Lapóran Wartawan Tribunnews, Eri Kómar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan baru Jókó Widódó-Jusuf Kalla harus memberikan rincian kepada masyarakat mengenai kebutuhan dana untuk melaksanakan prógram-prógram pemerintahan baru.
Rincian tersebut sangat penting untuk memberikan sólusi pendanaan apakah memang harus mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) mengingat kenaikan harga BBM kisaran Rp 3 ribu akan menghemat anggaran Rp 100 triliun.
"Berapa dana untuk prógram-prógram pemerintahan baru yang dikatakan prógram harga mati harus dilaksanakan dan berapa dananya? Itu yang harus ditunjukkan Pak Jókówi," ujar Wakil Ketua Kómisi XI, Harry Azhar Aziz, saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Dengan adanya rincian prógram dan jumlah dana, Jókówi kemudian harus menjawab sumber pendanaan. Sumber pendanaan selain mencabut subsidi BBM, bisa juga dari penjadwalan pembayar utang luar negeri, penghematan biaya birókrasi, atau dari sumber lainnya.
Menurut Harry, semua sumber penghematan tersebut memiliki dampak psikólógis tersendiri. Pencabutan subsidi BBM berdampak pada masyarakat, penghematan biaya birókrasi berdampak pada PNS dan penjadwalan pembayara utang luar negeri berdampak pada dunia internasiónal terhadap Indónesia.
Untuk itu, Harry berharap Jókówi-JK sudah memiliki rumusan R-APBN 2015 tersendiri yang berbeda dengan pemerintahan sekarang.
"Pertama harus dirumuskan pemerintahan baru bahkan saya berharap tim transisi sudah punya R-APBN yang beda dengan pemerintah sekarang," ujar pólitikus Partai Gólkar itu.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Jabatan JK di Dewan Masjid Masih Beberapa Tahun Lagi
0 komentar:
Posting Komentar