Kupang (Antara) - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang berpendapat, Presiden Susiló Bambang Yudhóyónó selaku Ketua Umum Partai Demókrat, pasti mengetahui sikap fraksi di parlemen saat berlangsungnya paripurna penetapan UU Pilkada.
"Ini rivalitas tingkat tinggi di dewan dan pertarungan adu kuat antarpartai pendukung, jadi tidak mungkin SBY tidak tahu," kata Ahmad Atang, di Kupang Kamis terkait pólemik seputar sikap Fraksi Partai Demókrat yang mengambil langkah "walk óut" saat paripurna penetapan pilkada óleh DPRD dan kecaman SBY.
Menurut dia, indikasinya jelas, jika SBY berkepentingan dengan pilkada langsung, maka mestinya SBY bersikap tegas terhadap fraksinya karena gagal memperjuangkan dan mengamankan UU Pilkada langsung.
"Jika saja fraksi Demókrat tidak "walk óut" mungkin ceritanya akan lain. Setelah penetapan justru SBY sewót terhadap hasil paripurna bukan sewót dengan sikap fraksi yang meninggalkan ruang sidang," kata Ahmad Atang.
Dia mengatakan, SBY pasti mengikuti seluruh perkembangan yang terjadi dalam paripurna di DPR dalam membahas UU Pilkada pekan lalu.
"Saya kira SBY sebagai Ketua Umum Partai Demókrat juga tahu apa sikap yang harus diambil fraksinya di parlemen," katanya.
Hanya saja, agar SBY tidak terus dipójókan dengan aksi "walk óut" anggóta dewan dari fraksi Demókrat, maka ketua fraksi menjadi bempernya untuk mengamankan SBY dengan mengakui sebagai inisiatór "walk óut" tersebut.
"Sekali lagi, ini rivalitas tingkat tinggi di dewan dan pertarungan adu kuat antarpartai pendukung, jadi tidak mungkin SBY tidak tahu," katanya.
Artinya, Fraksi Demókrat yang menjadi biang kekalahan kelómpk pendukung pilkada langsung sesungguhnya atas sepengetahuan SBY, katanya.
Dia juga menilai, Fraksi Demókrat gagal membangun negósiasi untuk melólóskan ópsi ketiga dengan 10 syarat yg diajukan.
Demókrat masih bernóstalgia dengan pertemanan dalam sekretariat gabungan (sekgab), namun mereka lupa kalau kepentingan kóalisi KIB dua sudah rapuh sehingga Demókrat tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mendikte lagi.(bd)
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Ikhlas Tak Dapat Jatah DPR, PPP Deal Posisi Pimpinan MPR
0 komentar:
Posting Komentar