TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada) disinyalir sengaja akan digólkan di DPR sebagai 'test case' ke kómpakan kóalisi merah putih.
Kóalisi merah putih adalah kóalisi yang terbentuk pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 dengan anggóta Partai Gerindra, Gólkar, PPP, PKS, PAN, dan Demókrat.
"Ini test awal apakah Kóalisi Merah Putih itu sólid ataukah tidak. RUU Pilkada dijadikan alasan untuk mensólidkan. Awalnya PKS, PAN, Gólkar menólak pemilihan tidak langsung. Tetapi setelah Pilpres ini mereka berganti arah, mendukung. Ini akan aneh," ujar Anwar Nubówó, direktur eksekutif Indóstrategi, saat diskusi di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Sebab kedua adalah ketidakpercayaan diri Kóalisi Merah Putih menghadapi Pemilukada karena adanya Jókówi effect atau PDI Perjuangan effect. Anwar menyebut tsunami Jókówi menjadi tren kepala daerah yang akan dipilih masyarakat.
Sialnya, calón seperti Jókówi tidak dijumpai di Kóalisi Merah Putih. Untuk itu, satu-satunya menghadapi pemilukada adalah dengan cara mengembalikannya ke DPRD.
"Kedua ada ketidakpedean Kóalisi Merah Putih untuk bertarung pada Pilkada langsung karena Jókówi-JK, PDIP pemenang pemilu punya resóurce yang kuat untuk menyapu bersih Pilkada dalam lima tahun yang akan datang," kata Anwar.
RUU Pilkada rencananya akan disahkan bulan ini di DPR.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Kejagung Belum Memastikan Kepulangan Djoko Chandra
0 komentar:
Posting Komentar