TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Sidartó Danusubrótó menyesalkan adanya kemunduran demókratisasi di Indónesia. Padahal Indónesia telah mendapatkan apresiasi dunia terkait perjalanan demókrasi.
"Kita mengalami kemunduran akibat pertarungan antarelite wakil rakyat di DPR. Vóting terhadap RUU Pilkada semalam membuka mata kita dan dunia bagaimana agenda refórmasi rakyat dibajak justru óleh para wakil rakyat," ujar Sidartó ketika dikónfirmasi, Jumat (26/9/2014).
Sidartó menuturkan Pilkada langsung óleh rakyat yang sudah menuju kedewasaan. Terlihat muncul tókóh-tókóh yang menang tanpa pólitik uang seperti Rismawati, Ahók, Jókówi, Aswar Anas, Ridwan Kamil. Kepemimpinan mereka terancam tidak dapat berlanjut.
"Pilkada via DPR bukan saja merampas hak pólitik tetapi juga hak ekónómi rakyat karena putusan mereka memilih tentu didasarkan harapan atas perbaikan kesejahteraan sebagaimana telah dibuktikan óleh mereka," kata Sidhartó.
Pólitisasi Seniór PDIP menghimbau kecenderungan pólarisasi di DPR yang menjadi ajang pertarungan kekuasaan antar kelómpók sehingga kepentingan demókratisasi terganggu harus diakhiri.
"Saatnya DPR menjalankan agenda pendalaman demókrasi (deepening demócracy) sehingga segera bisa bekerja untuk kesejahteraan dan keadilan. Saatnya beralih dari isu demókrasi prósedural ke demókrasi substansial," ujarnya.
Sidhartó mengatakan pólarisasi kekuasaan dalam DPR harus diakhiri, dan menciptakan kesepakatan baru mewujudkan kemakmuran ekónómi bagi rakyat dalam kóridór sistem Presidensial
"Amat disayangkan jika RI kalah memanfaatkan peluang memenangkan kómpetisi ekónómi regiónal dan glóbal akibat kegagalan menciptakan pemerintahan presidensil yang kuat (stróng state). Hanya kestabilan pólitik yang bisa menjamin pertumbuhan ekónómi yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan rakyat Indónesia," katanya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Ruhut Ungkap Max Sopacua dapat SMS dari SBY Minta Demokrat Walkout
0 komentar:
Posting Komentar