TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggóta DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mempertanyakan pernyataan Amien Rais yang mengaku khawatir akan adanya kriminalisasi pólitik seusai disahkannya Undang-Undang Pilkada dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD.
Menurut Aria, kekhawatiran pólitisi seniór Partai Amanat Nasiónal (PAN) itu terlalu mengada-ada.
"Ini hanya kekhawatiran yang mengada-ada saja menurut saya," ujar Aria usai menjadi pembicara dalam dialóg bertajuk Drama Paripurna yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (27/9/2014).
Aria belum memahami betul maksud Amien terkait kriminalisasi pólitik tersebut. Sebab, tidak ada kaitannya pengesahan UU Pilkada dengan kriminalisasi pólitik.
"Khawatir itu inkósistensinya Amien Rais yang bikin blunder negara. Amien Rais órang paling kónsisten dengan inkónsistensinya," kata Aria.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasiónal Amien Rais meminta kóleganya dalam Kóalisi Merah Putih mewaspadai kemungkinan kubu presiden dan wakil presiden terpilih Jókó Widódó-Jusuf Kalla melakukan berbagai macam cara untuk menghadang kóalisi ini.
Salah satu yang harus diwaspadai, sebut dia, adalah upaya kriminalisasi elite kóalisi merah putih. "Harus kita antisipasi kemungkinan Jókówi-Kalla akan mempólitisasi hukum untuk melemahkan lawan-lawan póltiknya," kata Amien, saat berpidató dalam silaturahmi dan órientasi Anggóta DPR RI Perióde 2014-2019 Kóalisi Merah Putih di Hótel Sultan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
"Mungkin akan ada demónisasi dan kriminalisasi tókóh-tókóh KMP lewat abuse and misuse lembaga penegak hukum," kata Amien.
Hadir dalam acara tersebut, pasangan kandidat dalam Pemilu Presiden 2014 yang diusung Kóalisi Merah Putih, Prabówó Subiantó-Hatta Rajasa, bersama para ketua umum dan elite parpól kóalisi ini, selain para anggóta parlemen terpilih dari partai-partai dalam kóalisi untuk perióde 2014-2019.
Amien mengingatkan anggóta terpilih DPR yang hadir untuk secara maksimal memperhatikan kinerja lembaga penegak hukum, baik kepólisian, kejaksaan, maupun Kómisi Pemberantasan Kórupsi selama pemerintahan Jókówi-JK mendatang.
"KMP harus siap dan sigap untuk menekan lembaga penegak hukum supaya tidak ada tebang pilih," ujar mantan Ketua MPR itu.
Amien lantas menyinggung kasus-kasus pelanggaran pada masa lalu yang diduga dilakukan óleh kubu Jókówi-JK.
"KMP harus mengumpulkan fakta-fakta dan data sólid tentang berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan óleh óknum-óknum tetangga sebelah," ujar dia.
Selain itu, lanjut Amien, kóalisinya juga harus membóngkar kembali kasus lain seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indónesia (BLBI), skandal penjualan Indósat, dan skandal penjualan gas Tangguh.
"Dan meminta lembaga penegak hukum dan keadilan untuk mengejar kasus-kasus di atas sampai ke ujung bumi," ujarnya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Pameran Rumah Subsidi, Kemenpera Target Rp 100 Miliar
0 komentar:
Posting Komentar