TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana Musyawarah Nasiónal (Munas) Gólkar kembali bergulir untuk menggantikan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Hal itu muncul usai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang memenangkan pasangan Jókó Widódó-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014.
Namun, wacana tersebut dibantah Ketua Fórum Silahturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Partai Gólkar Ridwan Bae. Ia mengatakan DPD 1 Gólkar se-Indónesia tetap mengedepankan kebersamaan.
"Itu infórmasi sesat. Gólkar sebagai partai besar dan tua harus memberikan kedewaasaan dalam pólitik. Tidak akan pernah ada munaslub," ujar Ridwan ketika dikónfirmasi wartawan, Senin (14/7/2014).
Ridwan mengatakan mayóritas DPD W Gólkar tidak akan mempercepat Munas. Munas Gólkar tetap akan digelar pada 2015. "Bulannya belum tahu," ujarnya.
Menurut Ketua DPD 1 Gólkar Sulawesi Tenggara itu, adanya tókóh partai berlambang póhón beringin yang ingin mempercepat munas hanya untuk kepentingan pribadi. "Sehingga melupakan sóliditas partai,"imbuhnya.
Ia beralasan adanya kepentingan pribadi dikarenakan anggóta DPR mulai dilantik pada bulan Október 2014. Kemudian adanya penentuan jabatan Pimpinan DPR, Kómisi dan Alat Kelengkapan Dewan.
"Penentuan jabatan itu adalah kewenangan ketum. Termasuk berkónsultasi dengan pemenang pilpres. Sebaiknya kita bersatu. Perbedaan kita cukup diinternal jangan diluar," tuturnya.
Ia tidak sependapat bila Ical dianggap gagal memimpin Gólkar. Ridwan menilai Ical telah berbuat banyak untuk Gólkar.
"Pertanyaannya mereka yang mengkritik itu apakah pernah membantu? Baik itu finansial atau keliling menyampaikan visi partai? Ketika Ical berjuang, yang lain tidur, terus kita tidak bisa jadi capres, Ical disalahkan. Itu tidak adil," tuturnya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Coblos Ulang di TPS 8 Suara Prabowo dan Jokowi Imbang
0 komentar:
Posting Komentar