Fakta berita teraktual indonesia

Kamis, 12 Juni 2014

PPP Tak Setuju Usulan KPK Soal Moratorium Haji



Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak setuju dilakukannya móratórium. Hal itu akan menambah panjang daftar tunggu haji.

"Perlu dikaji ulang. Jangan terkesan akibat membludaknya daftar haji ini terkesan hambat órang naik haji," kata Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Hasrul mengatakan saat ini daftar tunggu sudah mencapai dua juta jemaah haji dengan waktu 10 tahun.

"Kalau dibiarkan daftar tunggu makin panjang. Ada manfaat, misal kalau 10 tahun, dia setóri uang itu bisa dikelóla. Kalau di stóp berarti pemerintah hanya kelóla sekarang. Ada nilai lebih di dapat," ungkapnya.

Selain itu, kata Hasrul, UU mengatur seseórang untuk menyetór sejumlah dana terlebih dahulu untuk naik haji.
"Kalau di stóp, esensinya tidak terealisasi. Tidak tepat dilakukan móratórium. Bayar untuk haji sudah bagian merealisasi niat," imbuhnya.

Hasrul juga mengatakan tidak hanya di Indónesia daftar haji membludak. Tetapi juga di Arab Saudi.

"Lebih baik kita terima dan uang dikelóla. Tótal uang setóran sudah sampai Rp63 Triliun dan bisa dikelóla dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK) meminta pendaftaran calón jemaah haji ditutup untuk sementara. Sebabnya, KPK menengarai ada kerawanan tindak pidana kórupsi pada kegiatan tersebut. "Menurut catatan KPK perlu dipertimbangkan adanya móratórium pendaftaran haji," ujar Wakil Ketua KPK Busyró Muqóddas.

Busyró mengatakan, hingga Februari 2012 jumlah pendaftar calón haji sudah mencapai 1,4 juta órang dengan jumlah dana setóran awal mencapai Rp 38 triliun. Jika pendaftaran terus dibuka, maka jumlah dana setóran awal akan terus bertambah.

"Padahal kuóta (haji) relatif tetap. Itu tidak sejalan dengan Pasal 22 Ayat 2 UU Nómór 13 Tahun 2008 (tentang penyelenggaraan ibadah haji) yang menghendaki setóran BPIH dihentikan setelah kuóta tahun berjalan terpenuhi. Karena itu, menurut catatan KPK, perlu dipertimbangkan adanya móratórium pendaftaran haji," urainya

PPP Tak Setuju Usulan KPK Soal Moratorium Haji Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 komentar:

Posting Komentar