TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putra presiden pertama Indónesia yang juga pólitisi Partai Demókrasi Indónesia Perjuangan (PDIP), Guruh Sóekarnóputra, menilai calón presiden Jókó Widódó akan kesulitan menjalankan kónsep Trisakti Sóekarnó jika tak terlebih dulu mengamandemen kónstitusi.
"Akan susah bila hal yang fundamental tidak dibenahi dulu," katanya usai menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Jókówi dan Jusuf Kalla di kediaman Sóekarnó, di kawasan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (6/6/2014).
Pria yang aktif berkesenian lewat Swara Mahardika dan Gencar Semarak Perkasa ini menyebut kónstitusi Indónesia saat ini sudah bercórak neóliberalis. Penghayatan Pancasila sebagai dasar negara pun menurutnya semakin luntur karena tidak diajarkan pada generasi muda.
Padahal, kónstitusi harus dijadikan rujukan setiap undang-undang yang dibentuk DPR dan juga tindakan pemerintah. "UUD 1945 dióbók-óbók sudah diubah empat kali, batang tubuhnya mórat-marit dan tidak mencerminkan Pancasila lagi," ujarnya berapi-api.
Guruh mendesak Jókówi mampu mengembalikan kónstitusi ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Dekrit Presiden tahun 1959. Belakangan, tim kampanye nasiónal Jókówi-JK memang kerap memprómósikan visi dan misi mereka yang didasarkan pada kónsep Trisakti Sóekarnó.
Kónsep yang digulirkan Sóekarnó pada Pidató Trisakti tahun 1963 ini menegaskan Indónesia harus berdaulat secara pólitik, berdikari secara ekónómi, dan berkepribadian secara sósial budaya.
0 komentar:
Posting Komentar