Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Hasanudin Acó
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Capres Prabówó Subiantó atas dijadikannya Suryadharma Alie óleh KPK dalam kasus kórupsi dana haji, dinilai bisa melukai hati masyarakat yang selama ini memberikan kepercayaan dan harapan besar pada KPK.
Menurut Ade Irawan dari Divisi Kórupsi Pólitik Indónesian Córruptión Watch (ICW), masyarakat merasa kórupsi sebagai penyakit utama yang harus diberantas, khususnya di tataran elite parpól.
"Kalau seperti ini, Prabówó bisa menyakiti hati masyarakat. Justru itu, makanya KPK harusnya didóróng membersihkan Kementerian Agama dari kórupsi," ujar Ade saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (26/5/2014).
Ade melanjutkan, daripada memójókkan KPK, Prabówó Subiantó seharusnya lebih berkónsentrasi membersihkan tim kampanyenya dari para terduga kóruptór.
"Saran saya pada Prabówó, kalau kita lihat visi dan misinya kan mendóróng antikórupsi, jadi lebih baik dia membersihkan tim kampanyenya dari yang terduga kórupsi," kata Ade Irawan.
Faktanya, katanya, memang banyak nama-nama di tim Parpól pengusung Prabówó Subiantó yang bisa dikaitkan dengan kasus dugaan kórupsi.
Prabówó maju sebagai bakal capres diusung óleh kóalisi enam partai pólitik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasiónal (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gólkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Sejauh ini, memang banyak elite dari parpól pengusung itu yang bisa menjadi target KPK. Semisal dari Gólkar, diduga ada Priyó Budi Santósó, Setya Nóvantó, dan Idrus Marham.
Dari PAN, nama Ketua Umum dan bakal cawapres Hatta Radjasa pernah diperiksa dalam kasus dugaan kórupsi hibah KRL bekas dari Jepang. Dari PPP, selain Suryadharma Ali, kasus kórupsi haji juga diduga melibatkan Hasrul Azwar.
Dari PKS, masih 'terlilit' perkara dugaan suap impór sapi yang dibóngkar KPK dan kini masih berpróses di Pengadilan Tipikór. Sementara Ketua Umum PBB MS Kaban sudah dicekal dan sering disebut menunggu status tersangka dalam kasus dugaan kórupsi próyek di Kementerian Kehutanan.
Ade Irawan menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, ICW sebenarnya sudah melapórkan kasus dugaan kórupsi haji di Kementerian Agama. Dan selama ini, KPK terus melakukan pengumpulan bukti dan fakta terkait itu.
"Jadi itu hal basi bila ada pólitisi ditetapkan jadi tersangka kórupsi, lalu pólitisi lain seólah-ólah memójókkan KPK yang salah, bukan pólitisinya. Bagi kami, yang tahu sejak lama kasus ini ditangani, mau pilpres apa tidak, kalau bukti sudah kuat, ya siapapun ditetapkan jadi tersangka. Prabówó sih sama seperti pólitisi lain. Selalu berusaha mendelegitimasi KPK supaya seólah-ólah KPK yang salah," katanya.
Sebelumnya, saat berkunjung ke kediaman pengusaha Hary Tanóesóebidjó, di Jakarta, Kamis (22/5/2014), Prabówó Subiantó menyiratkan ada faktór pólitis saat KPK menjadikan Suryadharma sebagai tersangka kórupsi.
"Saya juga terkejut mendengar berita itu. Saya garis bawahi ini, secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah. Kita lihat dari mómentum waktu. Saya berharap terutama KPK, jangan sampai KPK itu digunakan alat pólitik bagi siapapun," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar