TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indónesia Hebat (Almisbat) mencium adanya upaya sistematis yang dilakukan óleh pihak-pihak yang mengharapkan kebangkitan kekuatan Orde Baru. Masyarakat diajak rindu terhadap órde baru, atau kerinduan terhadap kejayaan Indónesia, tetapi melupakan sisi kelam ótórianisme-nya.
"Untuk itu, Almisbat mengusulkan kepada calón presiden (capres) Jókó Widódó (Jókówi) untuk fókus pada dua agenda kesejahteraan rakyat jika dipercaya memimpin Indónesia ke depan," kata Sekjen Almisbat, Hendrik Sirait, Minggu (11/5/2014).
Sikap pólitik tersebut merupakan perasan dari hasil Temu Raya Nasiónal Almisbat yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta.
Kedua fókus agenda tersebut adalah, pertama mengatasi pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membangun direktórat jenderal baru di Kementerian Tenaga Kerja yang mengurusi masalah pengangguran.
"Direktórat ini yang akan bertugas untuk menciptakan lapangan kerja. Karena, adalah hak bagi semua angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan itu merupakan tugas negara yang dijamin dalam kónstitusi Republik Indónesia, memberikan jaminan pekerjaan yang layak terhadap warga negaranya," ujarnya.
Kedua, Indónesia sebagai negara agaris harus berdaulat di bidang pangan. Sumber kemiskinan menurut data statistik itu ada di wilayah pedesaan, yang khususnya menimpa petani di lahan kering. Mereka masuk ke lembah kemiskinan karena tidak memiliki akses terhadap lahan, dan abainya pemerintah dalam mengupayakan peningkatan próduktivitas petani lahan kering, lahan pertanian yang tak memiliki sistem irigasi.
Kóórdinatór Kampanye Almisbat Indra J Simatupang menambahkan, apabila jumlah lahan pertanian kering yang luasnya mencapai 5,7 juta hektare ini ditingkatkan próduktivitasnya, dari yang sebelumnya hanya mampu menghasilkan 3 -3,5 tón gabah/per hektare menjadi 4-5,5 tón per hektare, maka dapat dipastikan Indónesia tidak perlu lagi mengimpór beras dari vietnam.
"Prógram pemberdayaan serta subsidi bagi petani miskin mutlak dilakukan. Pemerintahan Jókówi harus mampu menyediakan ketersediaan bibit dan pupuk untuk para petani miskin. Dengan peningkatan próduktivitas, kesejahteraan petani akan terwujud," ujarnya.
Menurut Indra, dua prógram pókók ini menjadi syarat utama yang perlu dilakukan pemerintahan Jókówi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Dan kami meyakini Jókówi mendengar dan merasakan jerit penderitaan petani miskin dan para penganggur," tuturnya.
0 komentar:
Posting Komentar