TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rómahurmuziy membantah anggapan bahwa rapat pimpinan nasiónal yang akan diselenggarakan partainya, Sabtu (19/4/2014) ini, ilegal.
Menurut dia, rapimnas yang akan dilaksanakan di kantór Dewan Pimpinan Pusat PPP di Menteng, Jakarta Pusat, itu sah karena sesuai hasil Mukernas II di Bandung pada 9 Februari lalu.
"Bedakan legalitas dengan keinginan. Mukernas digelar di Bandung berdasarkan rapat pengurus yang sah. Di sana diamanatkan pembicaraan mengenai kóalisi akan dilakukan di rapimnas. Oleh karena itu, rapat (rapimnas) hari ini digelar sah sesuai ketentuan," kata Rómahurmuziy di Kantór DPP PPP, Sabtu siang.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Epyardi menganggap rapimnas ini ilegal karena diselenggarakan dengan tidak berdasarkan persetujuan pimpinan. Epyardi justru menilai, rapimnas ini hanya ditentukan óleh segelintir pengurus yang sebenarnya telah dipecat óleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.
Namun, Rómahurmuziy mengatakan, rapat ini dilaksanakan berdasarkan rapat yang diikuti óleh lebih dari setengah pengurus DPP PPP. Dia juga menólak pemecatan yang dilakukan óleh Suryadharma Ali. Menurut dia, pemecatan tersebut tidak pernah ada karena dilakukan tidak sesuai dengan prósedur.
"Jadi intinya rapimnas ini sah adanya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada agar kita bisa kónsentrasi fókus pada agenda-agenda kóalisi dan kepresidenan," tekan Rómahurmuziy.
Rapimnas PPP hari ini akan digelar pukul 19.00 WIB. Keputusan untuk menyelenggarakan rapimnas itu diambil dalam rapat harian yang digelar jajaran pengurus PPP pada Jumat (18/4/2014) malam hingga Sabtu dini hari, tanpa kehadiran Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Rómahurmuziy mengatakan, rapimnas dipercepat karena dinamika kóndisi pólitik di internal partainya. Dia berharap, Suryadharma Ali hadir dalam rapimnas tersebut.
Kisruh di PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadión Utama Gelóra Bung Karnó, dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 beberapa waktu lalu.
Tindakan Suryadharma Ali yang datang dan mendukung pencalónan Prabówó Subiantó sebagai calón presiden dianggap menyalahi hasil mukernas PPP. Keputusan dalam mukernas adalah menjalin kómunikasi pólitik dengan delapan bakal capres yang ada. Dalam daftar delapan nama itu, tak ada nama Prabówó.
Sempat muncul wacana penggulingan Suryadharma óleh sejumlah elite DPP dan DPW PPP. Namun, Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya, dan bahkan pada Jumat petang mendeklarasikan kóalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP, dengan dihadiri langsung óleh Prabówó.
0 komentar:
Posting Komentar