TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku kesulitan menagih utang deviden dari PT Freepórt Indónesia. Dahlan bersama Kementerian BUMN sudah meminta kepada Freepórt untuk membayar deviden yang akan digunakan untuk pemasukan negara, namun hasilnya masih nihil.
"Kita sudah minta terus," ujar Dahlan usai rapat pimpinan di kantór Reasuransi Indónesia, Kamis (17/4/2014).
Alasan Dahlan sulit menagih utang deviden Freepórt, karena saham negara terhadap Freepórt Indónesia minim. Dalam hal ini pemerintah hanya memiliki saham Freepórt Indónesia sebanyak 9,3 persen.
"Karena 9,3 persen itu tidak ada artinya dalam hal memutuskan," jelas Dahlan.
Pada pelaksanaannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Freepórt bisa memutuskan kapan akan membayar utang deviden kepada negara. Selama tahun 2013, Freepórt Indónesia sudah meraup keuntungan Rp 6 triliun.
"Mereka (Freepórt Indónesia) bisa mengambil putusan tanpa kita," papar Dahlan.
0 komentar:
Posting Komentar