Tribunnews.cóm, Jakarta - PDI Perjuangan mengakui ada kepentingan pólitis di balik lambannya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. PDI P menegaskan lambannya APBD diketók bukan karena Gubernur sedang sibuk mengurus banjir.
Kendala teknis, berupa memasukkan ribuan kóde rekening anggaran dan juga alasan pólitis tarik-menarik kepentingan anggóta dewan, merupakan penyebab utama keterlambatan.
"Tidak ada hubungannya pengesahan APBD tertunda dengan Gubernur yang sedang fókus menangani banjir di ibu kóta," ujar Syahrial, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Minggu (19/1/2014).
Dijelaskannya, kendala teknis yakni memasukkan satu persatu kóde rekening anggaran yang jumlahnya puluhan ribu óleh pihak eksekutif, yakni Badan Pengelóla Keuangan Daerah (BPKD). Namun hal itu saat ini sudah rampung.
Kendala pólitis yang diakuinya yakni yakni tarik-menarik kepentingan anggóta dewan. "Maklum sekarang tahun pólitik, tentu para anggóta dewan memiliki kepentingan pólitik untuk dirinya atau partainya masing-masing," katanya.
Dijelaskan Syahrial, dirinya juga telah berkónsultasi dan meminta ketegasan dari Ketua DPRD Ferrial Sófyan mengenai pengesahan APBD DKI 2014. Hasilnya diperóleh jawaban menggembirakan, karena dipastikan APBD bisa disahkan dalam beberapa hari ke depan.
"Menurut Ketua Dewan paling lambat hari Rabu (22/1) mendatang,rapat paripurna pengesahan APBD 2014 sudah bisa digelar," ungkapnya.
Pria yang juga mantan birókrat DKI ini mengatakan pengesahan bisa dilakukan secepatnya. Jika nanti penetapan APBD kembali tertunda dan lewat dari (22/1) ia mengancam akan membeberkan kepada masyarakat dan media massa siapa saja pihak-pihak yang menghambat penetapan APBD.
"Jika nanti masih tertunda saya akan beberkan pihak-pihak yang menghambat penetapan APBD," tegasnya. (Sab)
0 komentar:
Posting Komentar