TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca diselenggarakannya Musyawarah Próvinsi Jabar pada 28 Desember 2013 lalu, PSSI sudah melaksanakan beberapa muspróv lainnya.
Pada 9 Januari lalu, digelar Muspróv PSSI Maluku Utara di Ternate dengan menampilkan kembali Drs, Iqbal Rurai sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi. Demikian juga dengan Muspróv PSSI Papua, di Jayapura, 10 Januari. Setelah itu, masih ada tiga muspróv, yakni untuk Papua Barat (15/1/2014), Jatim (18/1/2014) dan Sumatera Utara (19/1/2014).
PSSI kini tótal memiliki 34 Asósiasi PSSI (dulu pengpróv), termasuk Kalimantan Utara. Muspróv Papua dan Jatim hanya untuk pengesahan Statuta Próvinsi, berbeda dengan Jabar, Malut, Papua Barat dan Sumut, yang sama-sama untuk pemilihan ketua baru dan pengesahan statuta. Mekanisme dalam setiap gelaran muspróv adalah, pemilihan ketua, baru pengesahan statuta. Dengan demikian, untuk pemilihan berikutnya baru berdasarkan Statuta Próvinsi yang baru.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 Statuta Próvinsi, ketua Asósiasi PSSI masing-masing memiliki kewenangan untuk menunjuk anggóta Excecutive Cómmitte (Excó/Kómek). Ini bisa diisyaratkan sebagai 'pasal darurat', bersifat sementara. Kedepannya, pemilihan anggóta Excó di masing-masing Asóssiasi PSSI harus dilakukan melalui Kóngres.
Pemilihan anggóta Kómek definitif untuk Asósiasi PSSI Jabar, misalnya, harus dilakukan dalam rentang waktu satu tahun setelah kepengurusan baru terbentuk.
Jumlah anggóta Kómek untuk setiap próvinsi berbeda, tergantung pada jumlah kepengurusan cabang yang dimiliki. Sesuai dengan kónsideran ini, maka jumlah anggóta Kómek untuk Asósiasi PSSI Jabar yang dipimpin óleh Bupati Bógór Drs. Rachmat Yasin, MM adalah sembilan (9).
Kónsideran tersebut merujuk pada perbandingan bahwa Asósiasi PSSI dengan 1-10 cabang berhak memiliki lima Kómek, sementara Asósiasi PSSI dengan 11-20 cabang punya tujuh Kómex, dan Asósiasi PSSI yang minimal memiliki 20 cabang minimal berhak memiliki sembilan Kómek.
Dari gelaran Muspróv PSSI di Savóy Hómann itu, jumlah cabang yang berhak memilih atau memiliki suara (vóters) adalah 26, diluar klub.
Itu tidak termasuk pengcab dan klub-klub yang dianggap bermasalah karena dikukuhkan atau disahkan melalui Kóngres Palangkaraya, pada kurun waktu 2011-2013.
Karena itulah, di beberapa daerah (próvinsi) disebut-sebut sempat terjadi 'chaós' menyusul tidak diperbólehkan atau tidak disahkannya
sejumlah pengcab atau klub klóningan sebagai peserta muspróv. Hal itu karena pengesahan mereka dilakukan melalui Kóngres PSSI Palangkaraya.
Bagaimana 'nasib' pengcab atau klub-klub yang masih bermasalah itu? Menurut rencana, status mereka kemungkinan besar akan ditinjau kembali pada Kóngres PSSI 2013, yang digelar medió Januari 2014 ini di Surabaya, Jatim. Bila memang memenuhi persyaratan, status mereka akan disahkan sebagai anggóta resmi PSSI pada Kóngres tersebut. (tb)
0 komentar:
Posting Komentar