TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengaturan tender pengadaan logistik, khususnya surat suara, sempat nyaris terjadi di Komisi Pemilihan Umum. Beruntung, upaya tersebut tak terjadi setelah pihak perusahaan yang berkonspirasi terlambat memasuki dokumen tender sehingga tak bisa ikut.
Cerita itu disampaikan Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, kepada wartawan di ruangannya, Gedung KPU, Jakarta, Jumat (20/12/2013). Menurut Boradi, cerita pengaturan tender nyaris terjadi pada pengadaan surat suara dalam Pemilu 2009 lalu.
"Jadi waktu itu akan ada pengaturan. Kebetulan mereka terlambat memasukkan penawaran. Sementara yang memasukkan penawaran adalah perusahaan idealis dan persaingannya luar biasa," ungkap Boradi.
Upaya pengaturan tender itu terjadi di antara perusahaan-perusahan yang mencoba mendapatkan proyek pengadaan pencetakaan surat suara dari KPU. Untungnya, pengalaman ini sudah diantisipasi KPU dalam pengadaan logistik surat suara di Pemilu 2014.
"Kita sering tahu informasi itu. Kita mendengar kalau mereka ketemu di warung kopi, hotel, untuk membicarakan pengaturan. Sekarang panitianya profesional dan bersih. Tapi penyedia jasanya (perusahaan) main di luar," timpalnya.
Saat ini, menurut Boradi, KPU terbuka untuk perusahaan yang mengajukan diri ikut tender pengadaan surat suara, dan jumlahnya mencapai 70 an dengan sekitar 20 konsorsium. Paket pengadaan surat suara mencapai 15 paket secara keseluruhan.
Banyaknya perusahaan yang ikut tender, membuat kompetisi hidup di antara mereka. Boradi menggarisbawahi bahwa panitia ketat menyeleksi perusahaan pencetak surat suara sesuai kemampuan. Bahkan ada perusahaan percetakan negara gagal lolos prakualifikasi karena tidak memenuhi syarat.
0 komentar:
Posting Komentar