JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT) telah menerima ribuan aduan, saran dan keluhan pribadi sejak diluncurkannya call center desa 8 Januari 2015 lalu.
"Ini menjadi tugas serius yang harus saya lakukan untuk segera bertindak. Karena menyangkut rakyat di pedesaan, kawasan tertinggal, dan transmigrasi," ujar Menteri DPDTT, Marwan Jafar, Selasa (20/1). Menurut Marwan, untuk memilah ribuan pengaduan yang masuk, Kementerian DPDTT membentuk tim seleksi. "Tapi saya minta informasi apapun harus saya ketahui. Jangan ada yang ditutupi. Ini menyangkut kehidupan rakyat," ujarnya. Hasil pencatatan aduan, 60 persen mengeluhkan soal infrastruktur, 20 persen informasi dugaan korupsi yang terjadi di desa, lainnya terkait kesehatan, pendidikan, dan keluhan akan janji sarana kawasan transmigrasi yang belum dipenuhi. "Inilah pentingnya call center. Sebagai kementerian baru, aspirasi rakyat desa tidak boleh diabaikan," ujar. Marwan. Marwan mencontohkan salah satu aduan datang dari Ayu Nurhamzah asal Desa Boyongsari, Dusun Ciseupan, Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi, Jawa Barat. Ayu menyampaikan kondisi pembangunan di desanya yang sangat tertinggal dibanding desa tetangga. "Katanya, jatah Raskin (beras miskin) sudah empat terakhir tidak menerima. Saya meminta agar aparatur daerah setempat segera bersikap dan menyelesaikan aduan semacam ini. Saya tidak inginkan hal ini diremehkan dan harus ada perbaikan mental aparatur," ujar Marwan. Aduan lain, masuk lewat pesan pendek seluler dari masyarakat Bangko Kiri yang merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan desa dan Kecamatan Bangko Pusako. Di sana, kata Marwan, perkebunan rakyat masih kurang sarana jalan dan diperparah dengan curah hujan yang tinggi. "Sejak awal menjadi Menteri, masalah infrastruktur sudah harus segera menjadi skala prioritas. Karena infrastruktur yang memadai, maka akan menunjang arus usaha perekonomian perdesaan," ujarnya. Lewat call centre, Kementerian DPDTT kata Marwan, juga mendapat pertanyaan dari pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan di Distrik Kwamki, Mimika, Papua. "Mereka bertanya soal status PNPM tahun 2015. Saya tegaskan, fasilitator harus ada, karena syarat wajib dari UU Desa. Seorang fasilitator akan membawahi 4 sampai 5 desa. Kita masih butuh pendampingan jelang pencairan dana desa. Jadi kita perpanjang," ujarnya.(gir/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar