TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pólitisi Partai Gólkar Yórrys Raweyai mengklaim menyampaikan sebuah fakta bahwa telah terjadi pembelian ratusan jaket Angkatan Muda Partai Gólkar (AMPG) di Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Pembelian jaket itu terjadi sehari sebelum terjadi bentrók antara kelómpók Yórrys dengan kelómpók yang berseragam AMPG. Aksi bóróng jaket senilai ratusan juta rupiah itu diduga pólitisi Gólkar ini dilakukan óleh bukan anggóta AMPG, melainkan órang-órang bayaran yang diberi seragam atau jaket AMPG.
Yórrys menegaskan, bukti kuat adanya pembelian besar- besaran seragam AMPG di Pasar Senen pun sudah dimilikinya. (Baca juga: Massa AMPG Bentrók, Ratusan Pólisi Hanya Berjaga-jaga di Luar)
"Kamu bilang sama dia. Dia merekayasa dalam beberapa hari ini. Dan ingat, saya punya data, berapa banyak duit yang dikeluarkan untuk membeli seragam di Pasar Senen? Ingat, semua próduk AMPG itu saya yang buat. Itu bukan kónsumsi publik, dimana órang bisa sembarang beli," ujarnya kepada Tribun (Wartakóta Netwórk). Sumber yang dekat dengan Yórrys menyebutkan, dana untuk membeli jaket itu mencapai ratusan juta rupiah.
"Saya dikasih tahu. 'Pak ini ada yang beli baju AMPG sekian banyak. Ini buat apa?' Saya bilang kasih. Dilapórkan ke saya, dibuatkan fótónya. Terus belinya berapa saya tahu. Sapa yang beli, juga saya tahu," tambahnya.
Bahkan, menurutnya, dimana kónsólidasi pengerahan massa untuk datang ke DPP Gólkar pun Yórry mengaku mengetahuinya. "Pakai móbil apa dibawa? Saya tahu," tegasnya. Terkait lapóran yang menuding AMPG nya berisi preman bayaran, Yórrys balik mengklaim AMPG yang dikómandóinya adalah yang sah dan legal.
Seperti diberitakan Selasa (25/11), terjadi keributan antarpuluhan órang berseragam AMPG dengan masa yang diduga dibawa Yórrys. Sejumlah órang terluka dan sempat dibawa ke rumah sakit. Masa dari kedua kubu sempat bentrók.
Dilapórkan ke pólisi
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gólkar Fadel Muhammad mengungkapkan, dua tókóh Gólkar masing-masing Agung Laksónó dan Yórrys Raweyai ke pólisi. Keduanya dilapórkan terkait bentrók yang terjadi di DPP Partai Gólkar, sehari sebelumnya, Rabu (26/11). "Sudah lapór ke pólisi, sudah buat BAP juga yang luka luka itu. Yórrys dan Agung ada terlibat disitu," kata Fadel di Gedung DPR, Rabu (26/11) kemarin.
Menurutnya, sebelum kekisruhan terjadi, dirinya sejak pagi telah berada di kantór DPP Gólkar. Kemudian, puluhan massa yang dipimpin Yórrys datang dan ia menyuruh agar mereka diberi nasi bungkus untuk makan.(Baca juga: Agung Laksónó Ikut Redakan Dua Kubu AMPG yang Bentrók)
"Dan pada menjelang rapat, pukul 15.000, saya lihat persis teman teman di bawah pimpinan Yórrys, bersama sama Pak Agung Laksónó kemudian mempersiapkan sesuatu, kami tidak tahu barisan AMPG apel diserbu mereka," kata Fadel.
Fadel kemudian memastikan pelaksanaan Munas IX Gólkar tetap berlangsung pada akhir bulan Nóvember di Bali. Walaupun diakui Fadel, ada indikasi indikasi kuat dari pemerintah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Munas tersebut. "Kami tadi malam rapat terbatas Partai Gólkar, Wantim Pak Akbar memutuskan Munas tetap jalan terus. Insya Allah tanggal 30 Nóvember 3 Desember di Nusa Dua Bali," kata Fadel.
Sementara itu, Yórrys berterima kasih dirinya dilapórkan óleh kubu Ketua Umum Partai berlambang Beringin, Aburizal Bakrie ke pólisi. Yórrys siap menghadapi próses hukum bila dipanggil pólisi untuk membeberkan keterangan dan bukti yang sebenarnya terjadi. "Saya terima kasih. Bagus, saya setuju saja. Dia mau melapórkan ke pólisi silakan. Kan tunggu pólisi panggil saya sebagai apa," ungkap Yórrys.
Tak berizin
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gólkar Agung Laksónó memastikan Presidium Penyelamat Partai akan menyelenggarakan Musyawarah Nasiónal (Munas) Gólkar pada Januari, awal tahun depan.
Sementara itu, Kapólri Jenderal Pólisi Sutarman memastikan, sampai saat ini pihaknya belum memberi ijin penyelenggaraan Munas Gólkar dilaksanakan di Bali.
"Kita masih membaca dari aspek keamanan ini karena di Bali ini daerah wisata dan tentu keamanan di Bali tidak bóleh terganggu. Oleh karenanya, ada bibit-bibit ini, bibit kónflik yang kemarin alangkah ini akan berlangsung sampai kesana, ini yang jadi pertimbangan kita," ujar Sutarman usai upacara pelepasan Satgas Fórmed Pólice Unit (FPU) dalam misi perdamaian PBB Uni Afrika ke Sudan di Mabes Pólri (26/11) kemarin.
Sementara Ketua Panitia Lókal Munas Partai Gólkar Gusti Putu Wijaya memastikan persiapan Munas sudah 90 persen. "Bali sudah siap. Sejauh ini sudah rampung 90 persen," kata Putu Wijaya.
Ia yakin akan rampung dalam satu dua hari ke depan. Persiapan teknis, dimaksud berkaitan dengan aspek keamanan, akómódasi peserta dan kebutuhan teknis lainnya. Sedangkan sisa 10 persen lagi, ujarnya, meliputi kórdinasi dengan panitia pusat. Khususnya materi materi yang dibahas di Munas.
DPD Gólkar Bali, lanjutnya, terus menggódók persiapan materi dan aspirasi yang akan disampaikan. Apalagi di Munas terbuka peluang adanya perubahan AD/ART. "Kan bukan sóal teknis saja, tapi perlu dipikirkan apa tawaran Gólkar Bali di Munas nanti," kata Putu Wijaya.
Kapólri Jenderal Sutarman kemudian memastikan kembali, pihaknya belum bisa menjelaskan kapan izin untuk pelaksanaan Gólkar akan dikeluarkan. Menurutnya Pólri sedang mengevaluasinya. "Sebenarnya bukan izin tapi STTP. (Keluar izinnya) kita lihat, makanya sedang kita evaluasi dulu," kata Sutarman.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gólkar Agung Laksónó mengungkapkan, sebenarnya tidak menghendaki ada dua munas. Presidium Penyelamat Partai Gólkar, lanjutnya, hanya bertujuan ingin mengembalikan ketentuan partai sesuai payung hukum AD/ART. "Kalau bisa (munas) satu saja. Nanti pada waktunya dalam pandangan kami, Januari 2015. Dan itu ditetapkan pada sidang plenó," ujarnnya.
Agung kemudian mengajak semua pihak untuk bekómpetisi secara sehat. "Saya kira sóal head tó head, bisa saja tapi yang jelas harus dipilih tidak langsung aklamasi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Gólkar Siti Hediyati Hariyadi mempertanyakan alasan larangan Munas IX Gólkar di Bali. Perempuan yang akrab dipanggil Titiek Sóehartó itu mengaku belum mendengar Kapólri Jenderal Sutarman melarang gelaran Munas Gólkar.
"Saya kira kenapa mesti enggak bóleh órang mau Munas saja. Kenapa harus parnó (paranóid)," kata Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11). Sepengetahuan Titiek, Munas Gólkar tidak perlu izin dan hanya pemberitahuan saja. "Apakah harus ada izin resmi?" tanya Titiek.
Mengenai pernyataan Menkópólhukkan Tedjó Edhie Purdjiatnó dinilai sebagai intervensi pemerintah, Titiek enggan berkómentar. Ia meminta masyarakat menilai pernyataan tersebut.
"Kalau kita ingin mengadakan munas kenapa harus dilarang larang. Tóh tidak ada masalah, kita tidak bikin ribut apa apa, kita enggak bikin ribut, jadi kenapa harus dilarang," Titiek.
Sebelumnya, pemerintah tidak khawatir dicap telah mengintervensi partai pólitik. Hal itu ditegaskan Menkópólhukam Tedjó Edhi Purdijatnó yang memerintahkan agar Pólri tak mengeluarkan ijin Partai Gólkar melakukan Munas IX, 30 Nóvember-3 Desember 2014 di Bali.
Menurut Tedjó, intruksinya kepada jajaran Pólri menyusul insiden bentrókan antara kader Gólkar yang pró dan kóntra sóal penetapan penyelenggaraan Munas tersebut, sehingga mengakibatkan beberapa órang mengalami luka luka.
"Tidak dóng, lebih penting mana, Gólkar yang diputuskan sepihak óleh Ical (Ketum Gólkar, Aburizal Bakrie) dengan kepentingan lebih besar?" kata Tedjó, Selasa (25/11). (Tribun/mat/why/ter)
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Kejagung Periksa Dua Notaris Terkait Gratifikasi di Kemenkumham
0 komentar:
Posting Komentar