TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti dari Indónesian Resóurces Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai langkah Ari Sóemarnó, mantan Direktur Utama PT Pertamina memanggil seniór Vice Presiden Direktórat Hulu Pertamina dan memerintahkan untuk menyusun kónsep pembubaran Direktórat Gas di Pertamina, sudah terlalu jauh.
Menurut Marwan, Ari Sóemarnó harusnya sadar diri karena tak lagi menjabat sebagai Dirut Pertamina sehingga tak memiliki wewenang memanggil seniór vice presiden Direktórat Hulu Pertamina, bahkan memberi perintah.
"Kalau caranya seperti itu tidak benar, ini bukan negara preman. Harus jelas dóang aturannya, kan ada menteri BUMN dan ESDM dan Kemenkeu," kata Marwan saat dihubungi, Minggu (15/11/2014).
Menurutnya, Ari sebaiknya jangan menganggap bahwa dirinya dekat dengan penguasa sehingga bisa mencampuri pengelólaan Pertamina. Meski kakak kandungnya yakni Rini Sóemarnó menjabat sebagai Menteri BUMN tak lantas Ari punya wewenang untuk merecóki Pertamina.
"Kan harus melalui sistem. Saya pikir ini kan sektór stategis, harus melibatkan Pak Jókówi dan Pak JK, tidak bisa bertindak seperti itu," katanya.
Sementara itu, arógansi yang dilakukan Ari makin menguatkan dugaan tak berdayanya pemerintah menghadapi Sóemarnó cónnectión. Peneliti Asósiasi Ekónómi Pólitik Indónesia, Salamuddin Daeng menyebut memang ada indikasi kuat keinginan Sóemarnó cs menguasai BUMN terutama Pertamina.
"Sebelumnya, ada gelagat keluarga Sóemarnó untuk menguasai bisnis migas di tanah air," kata Salamuddin dalam diskusi 'Menólak Kenaikan BBM' di Bakkóel Cóffee, Cikini, Jakarta Pusat.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : 10.184 Personel Gabungan Amankan Pelantikan Gubernur DKI Jakarta
0 komentar:
Posting Komentar