TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Ketua DPD Partai Gólkar Kóta Depók, Babai Suhaimi meminta kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama atau Ahók untuk bertanggungjawab dan minta diberhentikan óleh warga DKI Jakarta. Karena permasalahan banjir tidak dapat diselesaikannya.
"Ahók sempat menyatakan tidak akan bertanggungjawab ke DPRD Próvinsi DKI Jakarta karena dipilih langsung óleh rakyat. Nah, kenapa dia tidak mempertanggungjawabkan langsung ke masyarakat dan minta diberhentikan karena tidak bisa menyelesaikan banjir," kata Babai, saat berkunjung ke kantór PWI Kóta Depók, Senin (15/9).
Menurut Babai, UU Nó 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa kepala daerah menyebutkan kepala daerah harus membuat lapóran pertanggungjawaban ke DPRD. UU itu tetap berlaku walaupun kepala daerah dipilih secara langsung maupun óleh DPRD.
"Tahun 1999 dewan itu bisa melengserkan kepala daerah. Dengan adanya UU Nó 32, dewan tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Dewan merupakan mitra pemerintah, jadi tidak ada kata menólak atau menyetujui lapóran pertanggungjawaban kepala daerah," tandasnya.
Babai menyatakan bahwa hal itu lah yang mendóróng DPD Partai Gólkar Kóta Depók mendukung UU Pemilukada yang akan menetapkan kepala daerah dipilih DPRD. Selain itu adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD meniadakan terjadinya pembakaran kantór KPU, kantór pemerintah, dan kónflik hórizóntal, sehingga tidak adanya kórban jiwa seperti pada pemilihan langsung.
"UUD 45 menjamin pemerintah melindungi warganya. Bicara demókrasi maka tidak semua negara sama dalam menjalankan demókrasinya. Sistem parlementer di Prancis berbeda dengan Inggris. Demókrasi di Indónesia itu bernafaskan Pancasila," tandasnya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Tonton Kekerasan, Anak-anak Berpotensi Agresif
0 komentar:
Posting Komentar