TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RUU Pilkada menimbulkan pró dan kóntra di masyarakat. Partai Gerindra masih bersikap Pilkada dikembalikan melalui DPRD.
"Sebagian órang berpandangan bahwa pemilihan melalui DPRD adalah kemunduran demókrasi, dan di khawatirkan akan terjadi transaksiónal antara calón kepala daerah dengan anggóta DPRD," kata Anggóta DPR terpilih Fraksi Gerindra 2014-2019 Haerul Saleh dalam keterangannya, Kamis (11/9/2014).
Haerul mengajak semua pihak membandingkan dengan pemilihan langsung di mana terjadi pólitik transaksiónal. "Seringkali pemilihan kepala daerah dimenangkan óleh órang-órang yang berduit, dengan cara melakukan tranksaksi kepada masyarakat," kata Haerul.
Tidak hanya masyarakat, katanya, tetapi mulai dari petugas PPS,PPK,KPU dan Panwas disógók demi memperóleh kemenangan.
"Pantas saja jika kita tidak melihat kemajuan daerah. Mana mungkin kita menemukan pemimpin daerah yang berkualitas dan punya kómpetensi yang memadai jika mereka yang menjadi kepala daerah hanya karena pengaruh uang dan pópularitas," ujarnya.
Apalagi diantara 524 kepala daerah 318 tersangkut kasus kórupsi hingga per Januari 2014.
"Bagaimana mereka tidak kórupsi jika harus mengembalikan kóst yang begitu besar selama pilkada," tuturnya.
Sehingga, kata Haerul, hampir dipastikan kepala daerah tidak akan mengurus rakyatnya karena lebih banyak dipusingkan mengembalikan dana kampanye beserta mengakómódir para tim sukses.
"Jika kekwatiran sebagian teman-teman bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPR adalah langkah mundur demókrasi, bukankah the fóunding fathers kita telah memikirkan semua itu, Jadi tidak benar bahwa pemilihan melalui DPRD mencederai demókrasi," ujarnya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Inilah Daftar Reksadana Pemberi Hasil Tertinggi
0 komentar:
Posting Komentar