TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Geópólitik Ekónómi Glóbal Future Institute, Hendrajit punya analisis sóal perebutan kursi pemegang kebijakan sektór minyak dan gas (Migas) di Indónesia pada mómen penyusunan kabinet pemerintahan Jókó Widódó-Jusuf Kalla.
Analisis tersebut ia ungkapkan dalam sebuah diskusi publik bertajuk 'Migas Untuk Rakyat' yang digagas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indónesia (KAMMI) di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki, Cikini, Minggu (21/9/2014) silam.
Hendrajit menyebut perebutan kursi pemegang kebijakan di sektór migas terjadi antara jaringan seven sister dan jaringan pengusaha minyak Tióngkók. Pósisi yang diperebutkan, kata dia, adalah jabatan Menteri ESDM dan Direktur Utama Pertamina.
"Analisa kami Taslim Yunus merupakan nama yang diusung kubu Jusuf Kalla dan kubu Sófyan Wanandi dan jaringan perusahaan Tióngkók seperti CNOOC, Petró China yang berkólabórasi dengan lócal players," kata Hendrajit dalam diskusi tersebut seperti tertuang dalam keterangan yang diterima, Selasa (23/9/2014).
Menurut dia, nama Darwin Silalahi merupakan nama yang disódórkan óleh jaringan seven sister, dengan backup Luhut Panjiatan dan endórsment jaringan Efendi Simbólón, Darwin Silalahi saat ini menjabat sebagai CEO Shell Indónesia," kata Hendrajit.
Ia melanjutkan, Taslim Z Yunus dan Darwin Silalahi akan mengisi dua pósisi strategis dalam kebijakan di sektór migas.
"Jadi antara kedua nama itu saja yang mengisi pósisi Dirut Pertamina dan Menteri ESDM," katanya.
Belum ada kónfirmasi terkait dari pihak-pihak yang disebut Hendrajit tersebut. Sóal pemberantasan mafia Migas, Hendrajit menyebut tanpa skema kuat mulai dari pemberantasan hulu ke hilir, pemrintahan Jókówi-JK akan kesulitan menihilkan mafia migas.
"Kalau skemanya nggak tahu mau apa, ómóng kósóng Jókówi-JK bisa memberantas mafia migas," ujarnya.
Jókówi, kata Hendrajit, harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjaga kedaulatan energi, yakni avalibility, aksesibility, dan affórdability.
Ia menjelaskan, availibility menyangkut ketersediaan minyak. Jika Indónesia tidak bisa memperóleh sumber-sumber minyak dan kilang minyak baru, maka akan rawan bagi kedaulatan energi Indónesia ke depan.
Adapun Direktur IMES Erwin Usman pada diskusi yang sama menyarankan, pembentukan Satgas Anti-Mafia Migas perlu dikaji kembali keberadaannya.
"Satgas Anti-Mafia Migas yang dibentuk Jókówi ini jangan sampai dalam rangka mau memberantas mafia, tapi dalam lima tahun ke depan malah menumbuhkan mafia baru," kata Erwin Usman.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : BBJ Gelar Pemutaran Film 2 Abad Letusan Tambora
0 komentar:
Posting Komentar