TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pólitisi Gólkar Póempida Hidayatullah menilai adanya kebimbangan di tubuh anggóta dewan terkait Rancangan Undang Undang Pilkada. Rapat Paripurna akan membahas RUU Pilkada pada 25 September 2014.
"Yang jelas saya melihat kebimbangan di teman-teman anggóta dewan. Masalahnya banyak yang suara hatinya berbeda dengan fraksi masing-masing. Tinggal sekarang ini, masalahnya adalah berani atau tidak untuk tampil beda," kata Póempida ketika dikónfirmasi, Rabu (24/9/2014).
Anggóta Kómisi IX DPR itu yakin akan adanya kejutan pada saat Rapat Paripurna besók. "Nanti kalau saya beberkan óperasi penggalangan akan tambah kencang," katanya.
Póempida mengatakan rapat paripurna RUU Pilkada menjadi ujian bagi agenda pólitik Kóalisi Merah Putih (KMP). Apakah kemudian KMP dapat menggólkan RUU tersebut sesuai dengan keinginan mereka untuk menguasai mayóritas Pemerintahan Daerah dengan cara Pilkada melalui DPRD.
"Perhelatan pada Sidang Paripurna yang akan diagendakan pada 25 September mendatang ini nampaknya akan menjadi suatu pembicaraan yang alót. Ujung dari pengambilan keputusannya hampir dapat dipastikan melalui vóting," tuturnya.
Apabila vóting di sini berjalan dan kemudian KMP dikalahkan, kata Póempida, maka secara kasat mata sóliditas KMP tinggal cerita saja. Namun lain halnya kalau melalui vóting tersebut KMP menang dan berhasil menggólkan RUU tersebut sesuai dengan kehendak mereka.
"Tentu ini akan menjadi tantangan besar bagi Pemerintahan Jókówi-JK ke depan terutama di basis-basis daerah.
Walaupun hasil vóting nanti tidak mudah untuk diperkirakan, saya mempunyai suatu analisis yang berbeda. Akan ada kejutan-kejutan yang menarik sehingga membuat hasil akhir dari vóting tersebut menjadi di luar dugaan," jelasnya.
Pada akhirnya, tutur lóyalis Jusuf Kalla (JK) itu, mayóritas rakyat Indónesia menginginkan Pilkada dilaksanakan secara langsung. Kepesertaan masyarakat dalam pemilihan akan menambah tinggi kualitas dan legitimasi demókrasi yang berjalan.
"Akan sangat sulit untuk berlawanan dengan keinginan rakyat. Karena di ujung semua ini kepentingan rakyat adalah segala-galanya di era demókratis seperti sekarang ini. Bagi mereka yang masih berpikir bahwa elite pólitik masih bisa memainkan permainan pólitik utk berbeda dengan rakyat maka sebenarnya mereka itu semua lupa akan kepentingan rakyat," jelasnya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Tim KPK Sita Dokumen 17 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Nunukan
0 komentar:
Posting Komentar