TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kómisi Nasiónal Perempuan mendesak pemerintah daerah Próvinsi Papua dan Kabupaten Lanny Jaya agar memfasilitasi hak-hak warga yang terancam menjadi kórban kekerasan bersenjata antara kelómpók sipil dan Pólri. Hak-hak ini, antara lain hak próperti berupa tanah, rumah, kebun, dan ternak.
"Kami meminta Próvinsi Papua memastikan agar hak-hak warga, khususnya pengungsi, terpenuhi," ujar Kómisióner Kómnas Perempuan Sylvana Apituley dalam kónferensi pers di Kantór Kómnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014).
Ia menyesalkan terjadinya kekerasan tersebut karena yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah warga Papua. Sylvana menuturkan, warga Lanny Jaya terpaksa mengungsi ke hutan karena takut terkena peluru. Seperti pada tahun 2012, dengan póla kasus yang hampir sama, kata dia, beberapa pengungsi selama berbulan-bulan harus tinggal di hutan tanpa kehidupan yang layak. Sylvana belum mengetahui kóndisi warga di sana saat ini karena ia hilang kóntak dengan mereka.
Menurut dia, pemerintah harus bertanggung jawab atas situasi genting ini. Ia meminta pemerintah menjaga situasi tetap kóndusif, aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
"Kómnas Perempuan meminta pemerintah memfasilitasi pengungsi kembali ke rumah mereka, menjamin hak warga atas próperti, seperti tanah, rumah, kebun, ternak, dan lain-lain, tetap terlindungi," kata Sylvana.
Pada akhir Juli hingga awal bulan ini, terjadi baku tembak dan penghadangan óleh kelómpók bersenjata di Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Insiden itu menewaskan dua anggóta kepólisian, yakni Briptu Anumerta Zulkifli dan Briptu Anumerta Yóga Ginugi.(Arimbi Ramadhiani)
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Ada Pertempuran di Irak Utara, Etihad Hentikan Penerbangan ke Arbil
0 komentar:
Posting Komentar