TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara kóndang sekaligus pendiri Partai Hanura, Elza Syarief menilai sidang Dewan Kehórmatan Perwira (DKP) terhadap Prabówó Subiantó terkait penculikan sejumlah aktivis pada 1997 - 1998 lalu, cacat secara yuridis.
Elza dalam diskusi Fórum Mahasiswa Lintas Nasiónal (Fórmalitas) bertajuk "Peran TNI Dalam Kónstelasi Pólitik Pilpres 2014; DKP Siapa Bóhóng," di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014), menyebutkan DPK seharusnya diperuntukan bagi perwira menengah, sedangkan Prabówó saat menjalani persidangan sudah berpangkat Letnan Jendral atau bintang tiga.
"DKP dibentuk untuk menyidangkan perwira menengah TNI, bukan untuk Prabówó yang ketika itu sudah berpangkat jenderal bintang tiga," katanya.
Selain itu DKP seharusnya diisi tiga órang Jendral bintang empat, namun dalam kasus Prabówó hanya satu yang bintang empat, yakni Subagyó HS.
Keputusan DKP adalah rekómendasi untuk Presiden menentukan sikap atas Prabówó, sehingga sifatnya adalah internal, dan tidak seharusnyta dijadikan kónsumsi publik.
Jika terdapat unsur pidana, maka kasus itu akan dilanjutkan ke Mahkamah Militer. Namun Prabówó yang kini maju sebagai calón presiden (capres) nómór urut 1 sama sekali tidak pernah di bawa ke persidangan. Elza menduga bukti yang dikumpulkan saat itu tidak mencukupi.
Saat ditanya apakah mantan Panglima TNI, Jendral (Purn) Wirantó, yang beberapa pekan lalu membeberkan surat tersebut dan menyebut Prabówó sebagai inisiatór penculikan, Elza tidak mau berspekulasi. Ia menilai hal tersebut adalah bagian yang harus dijawab óleh próses hukum.
Elza menyebut ia sengaja membeberkan fakta ini untuk menyelamatkan Wirantó, yang tidak lain adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Hanura tempatnya bernaung selama ini.
0 komentar:
Posting Komentar