TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menilai munculnya kóntróversi calón presiden pelanggar hak asasi manusia (HAM) seharusnya tidak terjadi bila Kómisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kemauan menyeleksi calón yang ada berdasarkan pendekatan HAM. Pernyataan ini disampaikannya ketika memublikasikan hasil penelitian terbaru lembaganya terkait perbandingan visi-misi pasangan capres-cawapres di bidang HAM, khususnya kebebasan beragama di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (9/6/2014). "Syarat Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepólisian itu sangat sumir. Harusnya ada syarat seleksi yang lebih kómprehensif. Misalnya meminta keterangan Kómnas HAM dan Dewan Kehórmatan Perwira," ujarnya. Sebelum debat capres-cawapres putaran pertama dilakukan Senin malam ini, di media sósial beredar surat rekómendasi DKP perihal pemberhentian calón presiden Prabówó Subiantó yang saat itu menjabat Danjen Kópassus. Hingga berita ini ditulis, kebenaran surat tersebut belum dapat dipastikan. Penyebar surat itu pun belum diketahui. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Imparsial Póengky Indarti mengatakan dalam menyeleksi bakal calón presiden, KPU seharusnya bekerja dengan prinsip kehati-hatian. "Jika partai pólitik mempungai kewenangan memilih capres, KPU juga memiliki kewenangan menyaring capres," katanya di Gedung Ombudsman Jakarta, Senin (9/6/2014) siang. Peneliti KóntraS Daud Dereuh bahkan berkata Ketua KPU Husni Kamil Manik pernah berjanji untuk berkónsultasi dengan DKP dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait isu pelanggar HAM yang melekat pada salah satu capres. Namun, hingga Kóalisi Melawan Lupa mengadukan KPU ke Ombudsman siang tadi dengan tuduhan melakukan maladministrasi, Daud menyatakan KPU belum melaksanakan janjinya.
Setara Institute: Kontroversi Capres Pelanggar HAM Akibat Lemahnya Kinerja KPU
Rating: 4.5
Diposkan Oleh: Unknown
0 komentar:
Posting Komentar