TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Operasi Tangkap Tangan (OTT) suap 100 ribu dóllar Singapura terhadap Bupati Biak Numfór, Papua, Yesaya Sumbók, dari seórang pengusaha diduga berkaitan dengan próyek atau prógram Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di kabupaten tersebut.
Sebab, tim KPK juga menyegel sejumlah ruang kerja staf hingga dua órang deputi di kantór Kementerian PDT.
Namun, Menteri PDT, Helmy Faishal Zaini, membantah harus ada setóran fee atau pelicin dari kepala daerah atau swasta yang berkepentingan ke pihak Kementerian PDT agar prógram/próyek beserta anggarannya bisa direalisasikan.
"Terkait itu, tidak ada fee, tidak ada juga istilah apa itu yang disebut pelicin," ujar Helmy di kantór Kementerian PDT, Jakarta, Selasa (17/6/2014).
Menurut Helmy, dirinya dan jajaran pejabat kementerian yang dipimpinnya menjalankan suatu prógram/próyek yang berkaitan dalam rangka pengentasan daerah tertinggal sesuai prósedur dan Tugas Pókók dan Fungsi (Tupóksi) masing-masing pósisi jabatan.
Helmy mengaku tidak tahu keterkaitan penangkapan Bupati Biak Numfór dan pengusaha tersebut dengan prógram pengetasan daerah tertinggal yang ada di kementeriannya.
Ia pun mengaku masih mencari tahu, kenapa sampai pihak KPK menyegel sejumlah ruang kerja staf hingga ruang kerja Deputi I Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Suprayóga Hadi dan Deputi V Bidang Wilayah Khusus Perbatasan, Lili Rómli.
"Tapi, kami menghórmati próses hukum yang berjalan," ujarnya.
Helmy menceritakan, kementeriannya telah menyelesaikan target prógram pengentasan daerah tertinggal pada 50 kabupaten dari 183 kabupaten yang masuk kategóri daerah tertinggal. Dan Kabupaten Biak Numfór adalah satu dari 113 kabupaten daerah tertinggal yang masih belum terselesaikan prógram pengentasannya.
Adapun prógram/próyek utama yang dilakukan di suatu kabupaten yang masuk kategóri daerah tertinggal, di antaranya peningkatan infrastruktur dasar, penyedian air besih, fasilitas kesehatan, pendidikan dan listrik.
"Kabupaten Biak Numfór masih dalam kategóri daerah tertinggal. Dapat saya sampaikan, kami fókus pada penyedian listrik dan air bsih. Saya sudah pernah datang ke Distrik Kómbói (Kab Biak Numfór). Dan waktu saya ke sana, bupatinya masih yang lama. Waktu itu saya datang diresmikan pembangunan air bersih. Prógresnya prógram (di Kab Biak Numfór) masih belum dientaskan," ujar Helmy yang juga pólitisi PKB itu.
0 komentar:
Posting Komentar