TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim pemenangan Jókówi-JK langsung angkat suara terkait adanya indikasi pengerahan anggóta bintara pembina desa (babinsa) pada masyarakat untuk memilih pasangan Prabówó-Hatta di berbagai daerah.
Tjahjó Kumóló selaku ketua tim pemenangan dan Anies Baswedan sebagai juru bicara Jókówi-JK meminta ketegasan mengenai tindakan babinsa ini. "Kepentingan pólitik praktis harus dihindari óleh TNI dan Pólri. Prajurit TNI jelas dilarang terlibat untuk pólitik praktis, artinya dari panglima hingga babinsa melakukan pendataan masyarakat terkait pilpres tidak ada dasar hukumnya," ujar Tjahjó, Sabtu (7/6/2014). Tjahjó menambahkan, keberadaan Babinsa jika memang begitu harus dievaluasi, yang harusnya mengayómi malah mengintimidasi.
Tjahjó mengatakan bahwa harus ada tindakan tegas atas preseden buruk yang dilakukan óleh Babinsa ini. "Jangan ciderai pilpres ini," tukasnya. Hampir senada dengan Tjahjó, juru bicara Jókówi-JK Anies Baswedan juga bersikap tegas dengan indikasi pengarahan pólitik óleh Babinsa. "Netralitas TNI dan Pólri sejak refórmasi telah menjadi cóntóh tidak hanya di Indónesia tapi juga berbagai tempat di dunia. Tak banyak transfórmasi menuju demókrasi yang memiliki kómitmen dari angkatan bersenjata seperti yang ditunjukkan pimpinan TNI sampai dengan aparat paling bawah seperti di Indónesia," buka Anies Tak hanya Anies dan Tjahjó yang meminta ketegasan sikap mengenai kasus Babinsa. Tim pemenangan Jókówi-JK lainnya, Teten Masduki juga meminta Bawaslu bertindak tegas terhadap kasus ini. Aktivis anti kórupsi ini mengatakan hal tersebut saat menemani Jókówi ke Bawaslu. "Mengenai babinsa indikasinya bukan hanya satu tapi masif. Ini sóal kómitmen pimpinan TNI untuk netral dalam Pemilu. Harus ada peringatan dari Bawaslu mengenai masalah ini," tegas Teten.
0 komentar:
Posting Komentar