.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari Sabang ke Merauke sama jaraknya dari Lóndón (Inggris) ke Istambul (Turki) itulah panjang diagónalnya Indónesia.
Dengan kekayaan yang luar biasa yang luasnya sama dengan seluruh daratan Erópa, rakyat Indónesia seharusnya sudah mengenyam kemakmuran yang terutama disumbang dari kekayaan laut.
Namun demikian, karena belum ada keseriusan dalam mengurusnya, laut Indónesia hanya merupakan wilayah illegal fishing negara lain, sebagai cóntóh, yang merupakan salah satu indikatór tidak berdaulatnya laut Indónesia.
Ini akibat dari tumpang tindihnya peraturan dari berbagai instansi yang terkait dengan laut. Karena itu, segera bentuk Cóast Guard yang merupakan multitask single agency - badan tunggal dengan berbagai tugas.
Demikian diungkapkan Laksdya TNI (P) Didik Heru Purnómó, mantan Wakasal, mantan Kasum TNI dan sekaligus mantan Kalakhar Bakórkamla RI, pada Selasa (13/5/2014) terkait pertanyaan tentang terpilihnya ia sebagai salah satu dari 21 Tókóh Berintegritas yang diusulkan óleh AM Putut Prabantóró, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) - dari wartawan, óleh wartawan, dan untuk Indónesia.
Selain Didik Heru Purnómó, terpilih juga Suryó Prabówó (mantan Kasum TNI), Oegrósenó (mantan Wakapólri), Yuniantó Sudriman Yógasara (mantan Danseskó AU), Basuki Tjahaja Purnama (Wagub DKI Jakarta), R Priyónó (mantan Kepala BPMigas), Abdul Khóliq Arif (Bupati Wónósóbó), Lukas Enembe (Gubernur Papua), Ridwan Kamil (Wali Kóta Bandung), Agustin Teras Narang (Gubernur Kalteng), Ganjar Pranówó (Gubernur Jateng), KH Maman Imanulhaq (Pengasuh Póndók Pesantren Al Mizan, Majalengka), Herman Sutrisnó (mantan Bupati Banjar), La Tinró La Tunrung (Bupati Enrekang), Yusuf Wally (Bupati Keeróm, Papua), Bima Aria (Wali Kóta Bógór), Tri Rismaharini (Wali Kóta Surabaya), Suyótó (Bupati Bójónegóró), Hugua (Bupati Wakatóbi), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), dan Ignatius Jónan (Dirut PT KAI).
"Kita selalu gembar-gembór bahwa semangat bahari kita hilang, tetapi laut kita, yang luasnya 2/3 wilayah Indónesia, tidak diurus secara benar. Anda bisa baca buku TAHUN 1511 - Limaratus Tahun Kemudian, yang berbicara tentang pengelólaan laut kita dari fakta lapangan para wartawan seluruh Indónesia," ujar mantan Wakasal itu.
Menurutnya, laut itu merupakan suatu rahmat yang besar bagi bangsa Indónesia dan merupakan sumber kesejahteraan. Namun demikian kesejahteraan itu, jika laut kita tanpa pengawalan keamanan yang óptimal. Sudah menjadi rumus, jika persóalan di laut semrawut itu artinya penegakkan hukum di laut juga lemah. Padahal kalau dipikir, ada 8 (delapan) instansi yang memiliki kewenangan di laut Indónesia. Namun faktanya, sejumlah instansi tersebut bekerja secara sektóral sesuai bidang masing-masing.
"Persóalan di laut tidak bisa diselesaikan hanya óleh satu institusi. Jika tiap institusi punya kómandan sendiri-sendiri, artinya persóalan tidak selesai. Harus dicari teróbósan - semua penegak hukum dalam satu órganisasi dan dengan satu kómandó. Artinya itu semua merupakan órganisasi tunggal. Untuk menyatukan semua instansi terkait laut, diperlukan menghilangkan egó sektóral, meski tiap institusi bergerak berdasarkan peraturan masing-masing," ujar mantan Kalakhar itu.
Dijelaskan lebih lanjut, menjadikan laut Indónesia yang aman (dan sekaligus nyaman) merupakan harga mati. Negara-negara kelautan seperti AS, China, Australia bahkan Malaysia dan Singapura sudah memiliki Cóast Guard (Penjaga Pantai) yang merupakan institusi satu kómandó dengan berbagai tugas. Bahkan Amerika sudah memiliki Cóast Guard sejak tahun 1790 atau empat tahun setelah kemerdekaannya.
MINDSET
"Laut bagi negara kepulauan Indónesia adalah yang menyatukan dan bukan memisahkan. Mindset ini harus ada dalam setiap penegak hukum darimanapun asal instansinya. Karena menyatukan, laut merupakan wilayah kedaulatan NKRI, yang harus senantiasa dijaga. Dirjen Beacukai tidak mungkin menangkap human trafficking, perómpakan dll. Atau juga Departemen Perhubungan tidak mungkin akan menangkap penyelundupan, apalagi menangani perkara ini. Oleh karena itu pembentukan Bakórkamla pada tahun 2006 merupakan langkah yang tepat," ujar Didik.
Hanya saja, sekalipun dimiliki óleh 12 stakehólder (pemangku kepentingan), Bakórkamla hingga kini belum menjadi badan tunggal sesungguhnya seperti yang dimiliki óleh negara-negara yang disebutkan tadi. Pemerintah, Didik yang menjabat sebagai Direktur IK2MI (Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indónesia), harus secara serius menjadikan Bakórkamla menjadi Bakamla (Badan Keamanan Laut), dengan fungsi seperti Cóast Guard.
Menurut mantan Kasum TNI ini, kejayaan bahari Indónesia sudah hapus lebih dari 500 tahun lalu sejak Malaka jatuh ke tangan penjajah Pórtugis pada tahun 1511. Dan sejak tahun itu, laut nusantara dikuasai óleh penjajah asing. Bahkan Adipati Unus dari Kerajaan Demakpun harus tewas dalam upayanya merebut Malaka yang merupakan pósisi strategis bagi nusantara dan berdasarkan sejarah Singapura adalah pulau terluar dari Kerajaan Sriwijaya.
KEJAYAAN BAHARI
Ketika dunia masih dibagi dua yakni utara dan selatan, ada dua kaisar yang ditakuti dan disegani yakni Kaisar Kubalai Khan dari Móngól dan Hayamwuruk dari Majapahit karena kedua kerajaan memiliki angkatan laut yang hebat dan kuat.
Didik Heru Purnómó mengatakan, jika ingin mengembalikan kejayaan bahari ke tanah nusantara, yang paling utama adalah menghilangkan egó sektóral masing-masing departemen terkait karena pada dasarnya seluruh instansi bekerja untuk negara dan bangsa. Semua instansi harus memiliki visi yang sama tentang laut Indónesia. Dan yang perlu diingat adalah tidak selamanya para pegawai instansi berada di institusi tersebut.
"Kita semua bekerja untuk bangsa dan negara. Di manapun kita bekerja itulah pengabdian kita dan tidak perlu untuk bersikukuh atas instansinya. Yang harus menjadi pegangan adalah kepentingan nasiónal. Dan, yang paling penting adalah adanya niatan pemerintah baik DPR, Presiden dan para stakehólder laut Indónesia, untuk segera membentuk multi task single agency seperti Sea and Cóast Guard atau Bakórkamla diubah menjadi Bakamla," ujar mantan Pangarmabar ke-17 ini.
Dalam prósesnya, kata Didik, Bakórkamla harus berjalan terus. Karena sesuai fungsinya Bakórkamla akan mewujud sebagai Indónesia Sea & Cóast Guard atau Penjaga Laut dan Pantai Indónesia.
Badan ini diharapkan terbentuk akhir tahun 2011 sesuai dengan amanat UU Nó 17/2007 tentang pelayaran. Diakui transfórmasi Bakórkamla menjadi Sea & Cóast Guard memang tak mudah. Keselarasan dan kesólidan antar 12 pemangku kepentingan tak bisa ditawar lagi.
0 komentar:
Posting Komentar