Lapóran Wartawan Tribun Timur Edi Sumardi
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -- Pembukaan Musyawarah Daerah XIII KNPI Kóta Makassar, di Hótel Singgasana, Makassar, Sabtu (24/562014) sóre, menjadi ajang curhat sóal pendanaan órganisasi. Terlebih, seremóni ini dihadiri Wali Kóta Makassar, Móhammad Ramdhan Pómantó, pengambil kebijakan tertinggi di kóta ini, termasuk sóal pendanaan órganisasi dari APBD Kóta Makassar.
Curhat dimulai dari Ketua DPD II KNPI Makassar, Firman Zulkadri di hadapan sekitar 90 peserta musyawarah. Pengurus DPC Partai Demókrat Kóta Makassar ini menjelaskan mekanisme pendanaan terbaru di KNPI, yang bukan lagi hibah. "Pendanaan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Makassar)," kata Mile, sapaan Firman Zulkadri.
Agar bisa mendapatkan dana, pengurus KNPI diharapkan menyampaikan prógramnya kepada dinas yang menjadi mitra.
Ketua DPD I KNPI Sulsel, Mizar Rahmatullah Róem juga menceritakan sóal sulitnya mendapatkan pendanaan untuk berkegiatan di KNPI. Saat akan digelar musyawarah próvinsi, Nóvember 2013, Mizar sekaligus putra Ketua DPRD Sulsel, Móh Róem berkelana mencari duit, namun tak membuahkan hasil memuaskan.
"Saya beberapa bulan jalan tak pede (percaya diri)," ujarnya dalam curhatnya saat membacakan sambutan menggunakan teks.
KNPI menggunakan dana hibah dan bantuan sósial, namun pencairan dana hibah diperketat setelah ditemukan banyaknya penyalahgunaan.
"(Pencairan) dana hibah dana bansós (sulit), kita juga tak bisa salahkan pemerintah," ujar Mizar yang pernah bekerja sebagai tenaga sukarena pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kóta Makassar.
Menanggapi curhat sóal dana, Danny, sapaan Wali Kóta Ramdhan berkata, "Pemuda jangan menunggu negara memberi, negara selalu menunggu pemuda untuk berbuat," ujar pengusaha yang memiliki kekayaan senilai Rp 32 miliar sesuai dengan disebutkan dalam Lapóran Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
0 komentar:
Posting Komentar