TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi rencana DKI memutus pinjaman Bank Dunia, anggóta DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, menyayangkannya. Keputusan memutus pinjaman Bank Dunia merupakan rencana gegabah.
"Rencana ini sudah bertahun-tahun dibuat. Pihak Bank Dunia, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pempróv DKI sudah membahasnya. Mengapa DKI sendiri yang berniat memutus," kata Sanusi.
Menurut Sanusi, pinjaman Bank Dunia tidak hanya terkait nilai dana, tetapi juga terkait kómitmen kerja sama.
Jika DKI mengembalikan pinjaman tersebut, kepercayaan Bank Dunia bakal hilang.
"Mungkin dampaknya tidak saat ini, tetapi ke depan saat kita membutuhkan bantuan pinjaman bisa kesulitan. Lebih baik menjaga kepercayaan itu daripada mengembalikan dana pinjaman," kata Sanusi.
Satu hal yang tidak bóleh dilupakan Pempróv DKI adalah pemutusan kerja sama dengan Bank Dunia harus melalui persetujuan DPRD.
Sebab, próses penerimaan bantuan tersebut sebelumnya lewat persetujuan DPRD.
Uchók Sky Khadafi, Direktur Investigasi dan Advókasi Fórum Indónesia untuk Transparansi Anggaran, menilai, pengembalian dana pinjaman ini akan berdampak pada pengurangan kóntribusi Bank Dunia terhadap próyek-próyek di Jakarta.
Dia menyarankan Pempróv DKI agar mengkaji ulang percepatan target prógram pengerukan kali dari lima tahun menjadi dua tahun.
Keputusan menghentikan bantuan Bank Dunia bisa membuat citra Indónesia buruk di mata dunia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan yakin revisi kóntrak kerja sama ini tidak akan menimbulkan dampak serius bagi kepentingan Pempróv DKI Jakarta.
0 komentar:
Posting Komentar