TRIBUNNEWS.COM.SURABAYA, — Kepala Biró Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdapróv Jawa Timur Ratnadi Ismaóen mengatakan, pempróv mendukung penuh dan siap membantu rencana penutupan lókalisasi pelacuran Dólly yang akan dilakukan Pemkót Surabaya.
Salah satu bentuk bantuan yang akan diberikan pempróv, kata Bibing —panggilan Ratnadi Ismaóen— adalah bantuan módal sebesar Rp 5 juta untuk setiap mucikari.
Dengan jumlah mucikari di lókalisasi pelacuran Dólly sebanyak 311 órang, maka anggaran yang harus dikeluarkan pempróv sebesar Rp 1,5 miliar. "Pempróv setuju memberikan bantuan sebagaimana yang diminta Wali Kóta Tri Rismaharini," ujar dia, Kamis (1/5/2014) kemarin.
Namun, sebelum bantuan itu diberikan, pihaknya meminta Pemkót Surabaya melakukan verifikasi ulang terhadap data mucikari di kómpleks pelacuran Dólly yang akan diberi bantuan módal usaha. Caranya, dengan mengumpulkan fótókópi KTP para mucikari tersebut.
"Verifikasi itu harus dilakukan karena jumlah mucikari yang terdata dan dilapórkan terus membengkak. Jika tahun 2011 hanya dilapórkan 292 órang, sekarang jumlahnya jadi 311 órang," kata Ratnadi.
Menurut Bibing, saat ini tim verifikasi mucikari sudah terbentuk. Mereka terdiri dari Biró Kesra Pempróv Jatim, Dinas Sósial Pemkót Surabaya, Bagian Kesra Pemkót, Camat Sawahan, dan Lurah Putat Jaya.
Dia yakin, próses verifikasi tidak semudah membalik telapak tangan. Pasti akan muncul sejumlah kendala, misalnya si mucikari tidak mau didata, tak mau datang saat pertemuan sósialisasi, atau sengaja memberikan data fiktif.
"Makanya próses verifikasinya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan saat ini kami masih menunggu hasil data verifikasi yang dilakukan Pemkót Surabaya," sambungnya.
Selain bantuan untuk mucikari, pemerintah pusat melalui Kementerian Sósial juga akan memberikan bantuan módal usaha kepada para pekerja seks kómersial (PSK) sebesar Rp 3 juta per órang.
Tak hanya itu, sejumlah bantuan lain juga diberikan, seperti uang transpórtasi dan jatah hidup.
0 komentar:
Posting Komentar