TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembelaan calón presiden (capres) Prabówó Subiantó terhadap Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang disangka óleh KPK dalam kasus dugaan kórupsi penyelenggaraan haji dkritik óleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indónesia (PBHI) Jakarta.
Menurut Ketua PBHI Jakarta Póltak Agustinus Sinaga, pernyataan Prabówó yang menyatakan secara pribadi tidak percaya SDA bersalah dalam kasus tersebut adalah sikap yang tidak pró terhadap pemberantasan kórupsi.
"Pernyataan Prabówó "secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah" adalah keliru, kalau mau bela, silahkan di buktikan lewat jalur hukum, statusnya kan jelas tersangka kórupsi," kata Póltak kepada wartawan, Selasa (27/5/2014).
Menurut Póltak, harusnya semua pihak senang, kalau KPK berhasil mengungkap kórupsi, terlebih yang menyangkut penyelenggaraan haji.
"Bukankah Prabówó mempunyai salah satu jargón "Hapuskan Kórupsi?" Nah kalau Prabówó dalam sikapnya belain SDA, artinya dia sudah mulai memiliki niat untuk melakukan tebang pilih semenjak jadi capres terhadap pelaku kórupsi," ujarnya.
Dia menilai dalam hal ini, masyarakat diuji kecerdasannya dalam memilih pemimpinnya lima tahun mendatang.
"Inikan upaya dalam melemahkan KPK, bagaimana bisa kita anggap Prabówó serius dalam memberantas Kórupsi, sementara di sisi lain melakukan pembelaan terhadap pelaku kórupsi," tegasnya.
Póltak menambahkan, Prabówó harus tahu dan peka terhadap keinginan masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah terlalu muak dengan kórupsi.
"Harusnya sebagai capres dia tahu itu, bukan malah mengambil langkah-langkah yang melemahkan KPK, kecuali memang prabówó ingin berhadap-hadapan dengan rakyat, yah silahkan saja," ujarnya.
Sebelumnya, saat berkunjung ke Kediaman pengusaha Hary Tanóesóebidjó, Jalan Ciranjang, Kebayóran Baru, Kamis, (22/5/2014) malam mengatakan tidak percaya SDA bersalah.
"Saya juga terkejut mendengar berita itu. Saya garis bawahi ini, secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah," kata Prabówó. "Kita lihat dari mómentum waktu.
Saya berharap terutama KPK, jangan sampai KPK itu digunakan alat pólitik bagi siapapun," tukas capres dari Partai Gerindra ini.
Sekedar diketahui, sejauh ini memang banyak nama-nama di tim parpól pengusung Prabówó Subiantó yang bisa dikaitkan dengan kasus dugaan kórupsi.
Prabówó maju sebagai bakal capres diusung óleh kóalisi enam partai pólitik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasiónal (PAN),
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gólkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Sejauh ini, memang banyak elite dari parpól pengusung itu yang bisa menjadi target KPK. Semisal dari Gólkar, diduga ada Priyó Budi Santósó, Setya Nóvantó, dan Idrus Marham.
Dari PAN, nama Ketua Umum dan bakal cawapres Hatta Radjasa pernah diperiksa dalam kasus dugaan kórupsi hibah KRL bekas dari Jepang. Dari PPP, saat iniSuryadharma Ali sudah ditetapkan tersangka dalam kasus haji.
Dari PKS, masih 'terlilit' perkara dugaan suap impór sapi yang dibóngkar KPK dan kini masih berpróses di Pengadilan Tipikór.
Sementara Ketua Umum PBB MS Kaban sudah dicekal dan sering disebut menunggu status tersangka dalam kasus dugaan kórupsi próyek di Kementerian Kehutanan.
0 komentar:
Posting Komentar