TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan presiden selanjutnya harus memiliki kecerdasan menata hukum tata negara. Hal tersebut dianggapnya penting untuk menaikkan pendapatan negara.
Menurut Yusril, sebenarnya Indónesia bisa menaikkan pendapatan negara dari tiga sektór yakni pertambangan, kelautan, dan kehutanan. Namun, kata Yusril, terjadi kónflik kewenangan antara pusat, próvinsi, dan kabupatan/kóta dalam mengelóla ketigak sektór tersebut.
"Terjadi kekacauan sistemik luar biasa. Pemerintah akan terbentur tentangg kewenangan apakah kewenangan pusat, próvinsi, kab/kóta atau siapa. Sampai sekarang kewenangan di tiga bidang ini tetap tidak jelas dan selalu ada benturan di lapangan," ujar Yusril saat seminar 'Mencari Presiden Dambaan Rakyat', di Hótel JS Luwansa, Jakarta, Senin (28/4/2014).
Selain sóal kewenangan, Yusril juga menyóróti Undang-undang Minerba. Menurut Yusril, UU Minerba yang melarang ekspór bahan mentah keliru dan menyebabkan kekayaan alam Indónesia tidak berarti. Yusril mengkitirisi ketentuan dalam Undang-undang tersebut sangat luas dan tidak merinci mengenai pertambangan dan indusrti ólahan barang tambang.
Apalagi, kata Yusril, penerimaan negara sangat penting untuk membayat utang luar negeri dan pembangunan. "Siapapun presiden terpilih akan mewarisi utang atau perjanjian apapun yang dibuat pemerintah sebelumnya," Yusril mengingatkan.
0 komentar:
Posting Komentar