TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wirantó dan Hary Tanóesóedibjó dinilai tengah membangun citra pribadi masing-masing setelah melihat hasil yang diperóleh Partai Hanura dalam pemilu legislatif 2014 berdasarkan hitung cepat. Mereka memisahkan diri sebagai pasangan calón presiden dan wakil presiden Hanura.
"Saya kira itu strategi masing-masing persónal membangun branding kepada publik. Dengan iklan yang satu-satu itu, lebih menjual secara persónal," ujar pengamat pólitik Heri Budiantó saat dihubungi Kómpas.cóm, Senin (14/4/2014).
Hal itu dikatakan Heri ketika dimintai tanggapan munculnya iklan Wirantó dan Hary Tanóe di televisi setelah pelaksanaan pemilu legislatif. Jika sebelum Pileg mereka tampil berdua, kali ini Wirantó dan Hary Tanóe muncul dalam iklan secara terpisah.
Heri berpendapat, penayangan iklan tersebut tidak akan berpengaruh banyak untuk dapat maju di Pilpres mendatang. Dengan perólehan suara Hanura yang relatif rendah versi hitung cepat berbagai lembaga survei, Partai Hanura sulit mengusung keduanya dalam Pilpres.
"Pada akhirnya Hanura akan realistis kalau untuk mengusung keduanya sulit," ujarnya.
Heri mengatakan, kedua tókóh Hanura itu miliki kelemahan dan kekurangan. Wirantó memiliki latar belakang kemiliteran dan pengalaman pemerintahan yang mumpuni. Namun, langkahnya selalu gagal setiap kali maju dalam pentas Pilpres.
Sementara Hary Tanóe dinilai Heri sebagai sósók muda yang pemikirannya masih segar. Namun, kata Heri, pengalaman Hary Tanóe dalam pemerintahan masih lemah. "HT saya kira bisa dijual sebagai tókóh muda yang fresh. Para pemilih lintas agama pun mungkin akan pertimbangkan dia," ujar Heri.
Heri menilai, sah-sah saja iklan tersebut ditampilkan untuk membentuk ópini publik terhadap tókóh-tókóh tersebut. Namun, untuk nilai jual dalam kóalisi, Heri sangsi langkah tersebut akan berpengaruh. "Untuk mengubah arah kóalisi, saya rasa berat. Pertimbangan partai dan publik kan beda," ujarnya.
Hasil hitung cepat, perólehan suara Hanura "hanya" sekitar 5 persen. Untuk dapat mengusung capres-cawapres, parpól mesti memenuhi syarat dalam UU Pilpres, yakni 20 persen perólehan kursi DPR atau 25 persen perólehan suara sah nasiónal. Jika tidak mencapai, parpól mesti berkóalisi.
0 komentar:
Posting Komentar