TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kómisi Pemilihan Umum (KPU), telah membuat Peraturan KPU (PKPU) tentang partisipasi masyarakat yang di dalamnya turut mengatur lembaga survei dalam Pemilu 2014. Saat ini, PKPU yang dimaksud masih dalam próses penómóran di Kementrian Hukum dan HAM.
Kómisióner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjelaskan salah satu dalam PKPU yang membahas sóal lembaga survei adalah kewajiban mereka yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2014, untuk mendaftarkan lembaga surveinya.
"Lembaga survei itu harus didaftarkan di KPU. Nanti ada mekanismenya. Misalnya, jelas metódelóginya, dan jelas sumber dananya," ujar Ferry kepada wartawan di ruangannya, Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2014).
Ferry menambahkan, keuntungan lembaga survei yang melapórkan lembaganya ke KPU maka akan tercatat dan diketahui KPU bukan sebagai lembaga survei liar. Nantinya, KPU akan publikasikan lembaga survei mana saja yang telah terdaftar.
Lembaga survei yang tidak mendaftarkan diri ke KPU memang tak ada sanksi. Namun diharapkan, seluruh lembaga survei bisa bekerja sama dengan mulai mendaftar diri ke KPU jika ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2014 terhitung diundang-undangkannya PKPU tersebut hingga próses penghitungan dan pemungutan suara pemilu presiden.
"Kalau daftar ke kita supaya tercatat dengan baik di kita supaya dia tercatat dan ikuti ketentuan kita. Kalau yang tidak daftar tapi mereka ekspóse hasilnya kita katakan dia gak terdaftar dan bisa jadi itu akan mempengaruhi lembaganya," imbuhnya.
Dalam PKPU nanti, salah satunya melarang lembaga survei untuk mengumumkan hitung cepat di saat próses pencóblósan masih berjalan. Lembaga survei diperbólehkan mengumumkan hitung cepat, dua jam setelah waktu pencóblósan ditutup pada pukul 13.00.
Dalam UU Nó 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif di Pasal 247 ayat (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metódólógi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
(5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya bóleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indónesia bagian barat. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.
Sanksi bagi mereka melanggar, sambung Ferry, merujuk UU Nó 8 Tahun 2012 tersebut, terutama Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.
Sementara dalam angka 2 (dua) pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indónesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.
0 komentar:
Posting Komentar