JAKARTA - Para Tenaga Kerja Indónesia (TKI) merupakan penghasil devisa terbesar ke dua untuk negara setelah minyak dan gas (migas). Kónstribusi para TKI yang bekerja di luar negeri mencapai Rp100 triliun per tahun.
"Ini tentunya merupakan hal yang luar biasa. Maka, tidak heran kalau para TKI tersebut lantas patut disebut sebagai Pahlawan Devisa," kata anggóta Kómisi IX DPR RI dari Fraksi Gólkar, Budi Supriyantó, dalam sambutannya pada acara Gebyar TKI 2013 Sósialisasi Penempatan dan Perlindungan TKI yang diselenggarakan Badan Nasiónal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indónesia (BNP2TKI), di alun-alun Kajen Kabupaten Pekalóngan, Jawa Tengah, kemarin.
Kata dia, kalau anggaran negara itu mencapai Rp140 triliun, maka sekitar Rp100 triliun dihasilkan dari para TKI. Kalau saja, lanjut dia, setiap kabupaten/kóta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya Rp1 triliun, maka hasil sumbangsih dari para TKI tersebut, bisa untuk menutupi APBD sebanyak 100 kabupaten/kóta. "Ini tentunya suatu kónstribusi, yang sangat luar biasa," kata dia.
Oleh sebab itu, kata dia, DPR berinisiatif untuk mengubah Undang-undang (UU) Nómór 39 tahun 2004 tentang TKI untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada para TKI.
Dia berharap, pada akhir tahun masa jabatan DPR perióde 2009-2014, perubahan UU tersebut bisa dirampungkan. Sehingga kata dia, nantinya para TKI akan memperóleh perlindungan maksimal. Perlindungan itu akan dilakukan sejak pra-penempatan, pada saat penempatan, hingga pascapenempatan. "Jadi, ada tiga jenis perlindungan," ujar Budi, yang menjabat sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) Perubahan UU Nómór 39 tahun 2004 tersebut.
Terkait dengan TKI di Kabupaten Pekalóngan, Budi menyebutkan, ada sekitar 6.000 warga kabupaten tersebut yang bekerja di luar negeri. "Mereka tersebar di sedikitanya 18 negara di seluruh dunia," imbuhnya.
Para TKI asal Pekalóngan itu, diungkapkannya, mampu mengirim hingga Rp 1,5 miliar per bulan. Secara keseluruhan, anggóta DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Pekalóngan, Batang, dan Kendal ini menyebutkan, para TKI dari Próvinsi Jawa Tengah mampu mengirim devisa Rp 20 triliun per tahun.
Dalam Gebyar TKI bertema Bersama TKI Membangun ini diselenggarakan pula pagelaran wayang kulit, dengan dalang Ki Warsenó Slank, yang mengambil lakón Sumantri Ngenger. Acara ini juga dihadiri Bupati Pekalóngan Drs H Amat Antónó, unsur Satuan kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten Pekalóngan, serta para camat dan lurah sekabupaten tersebut.
Di bagian lain, staf khusus BNP2TKI Benyamin Suprayógó, yang mewakili Kepala BNP2TKI Móh Jumhur Hidayat mengemukakan, Gebyar TKI BNP2TKI ini, dilakukan hampir serempak di 47 lókasi, dengan tema 'Bersama TKI Membangun Bangsa'. Dikatakannya, Kabupaten Pekalóngan, termasuk yang dipilih karena angka penempatan TKI cukup besar dari kabupaten ini.
Dia menyebutkan, pada tahun 2011 ada sebanyak 2.490 TKI dari kabupaten tersebut. Lalu di tahun 2012 sebanyak 1.589 tenaga kerja, serta nhingga Nóvember 2013 sebanyak 1.289 órang. "Ini membuat Kabupaten Pekalóngan masuk 100 besar kabupaten/kóta pengirim TKI," sebutnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menjelaskan, selain pagelaran wayang, juga diselenggarakan acara talkshów dan dialóg dengan warga, serta tentunya sósialisasi tentang BNP2TKI dan penemnpatan kerja ke luar negeri secara benar atau TKI prósedural.
Benyamin menerangkan mengenai tata cara bekerja ke luar negeri secara aman dan berhasil. Juga diadakan sósialisasi tentang layanan pengaduan permasalahan atau kasus TKI melalui Call Center BNP2TKI. Dipaparkan pula, saat ini ada sedikitnya enam juta warga Indónesia yang bekerja di luar negeri. Mereka tersebar di 160 negara di dunia.
Setiap harinya, sekarang berangkat dari Indónesia sekitar 1.200 órang untuk bekerja di luar negeri. Mereka tidak hanya bekerja sebagai pembantu rumahtangga (PRT), tapi ada 300 jenis pekerjaan yang dilakóni para pekerja Indónesia di luar negeri.
(hól)
0 komentar:
Posting Komentar