JAKARTA - Keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) diharapkan menjadi magnet baru bagi aparat dan masyarakat desa. Menteri DPDTT, Marwan Jafar mengatakan, kehadiran kementerian yang dipimpinnya itu merupakan bentuk komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap pengembangan desa.
"Aparat desa, masyarakat desa, semuanya sangat berharap dapat merasakan betul perhatian kita dengan hadirnya Kementerian Desa dan UU Desa ini," ujar Marwan, Sabtu (17/1). Melihat semangat itu, Marwan pun memasukkan program pembangunan desa dalam nawa kerja sebagai salah satu program prioritas lima tahun ke depan. "Dengan memprioritaskan pembangunan desa, saya berharap akan terjadi perkembangan desa ke arah yang lebih baik dalam lima tahun ke depan ini," ujarnya. Menurutnya, harapan itu tentu membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Terutama Kementerian Keuangan yang telah menetapkan pagu anggaran untuk Kementerian DPDTT sebesar Rp 36 triliun dalam waktu lima tahun."Besarnya anggaran mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan beban kewenangan Kementerian DPDTT yang semakin luas. Dengan anggaran itu diharapkan bisa memaksimalkan tugas kita sesuai kewenangan, ya salah satunya membangun desa itu," ujarnya. Hanya saja, kata Marwan, jika melihat luasnya wewenang dan nawa kerja kementerian yang dipimpinnya, seyogyanya Kemenkeu perlu memertimbangkan target pembanguan desa dari sektor lainnya, termasuk sektor ekonomi yang dapat mendorong kemandirian desa seperti pendirian BUMDesa. "Kita punya target mendirikan BUMDes di lima ribu desa per tahun. Tapi dengan anggaran dalam RPJMN Kemendes hanya mampu mendirikan dua ribu BUMDes dalam kurun waktu lima tahun," katanya. Karena itu Marwan berharap akan ada revisi RPJMN ke depan. Harapannya, perbaikan RPJMN dapat memudahkan mencapai target dalam membangun desa mandiri dalam lima tahun ke depan.(gir/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar