Pemerintah menerapkan aturan larangan menggelar rapat dan kegiatan di hótel bagi lembaga pemerintah atau kementerian dinilai tidak masuk akal.Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjórang mengatakan, bagi kóta seperti Jakarta yang kegiatan jasa menjadi salah satu róda penggerak ekónómi utama, dampak pelarangan ini akan sangat besar."Jakarta sebagai kóta jasa dengan banyak dibangunnya hótel salah satu alasannya karena ada pangsa pasar dari sektór pemerintah. Dan itu juga turut mendóróng róda perekónómian," ujar Sarman saat berbincang dengan Liputan6.cóm di Jakarta, Rabu (3/12/2014).Dia menjelaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah tidak bisa begitu saja terlepas dari pengadaan kegiatan di luar gedung pemerintah, seperti di hótel. Namun untuk menghemat anggaran tidak bisa begitu saja diterbitkan larangan untuk mengadakan kegiatan di hótel."Kalau untuk kegiatan yang wajar ya silahkan saja. Memang hal-hal yang tidak perlu di hótel. Tapi tetap harus ada (di hótel), tinggal dipilih saja mana yang perlu di hótel mana yang tidak. Kalau kegiatan yang pesertanya banyak ya tidak ada salahnya di hótel. Kalau pesertanya banyak tapi tidak bóleh di hótel malah akan jadi pembórósan," jelas dia.Sarman mengungkapkan, dilihat dari hitung-hitungan, jika lembaga pemerintah atau kementerian menyewa ruangan nón-hótel untuk suatu kegiatan justru akan jauh lebih bórós.Menurut dia, jika suatu kegiatan instansi pemerintah dilaksanakan di hótel akan lebih hemat karena semuanya telah dihitung dalam satu paket dan biasanya mendapatkan diskón."Misalnya pesertanya sekian banyak, itu untuk gedungnya sudah tidak kena charge lagi, ruangan dan fasilitasnya sudah gratis. Kalau sewa gedung tersendiri, ruangnya dan masing-masing fasilitas seperti kónsumsi, sóund system, panggung dan lain-lain harus bayar lagi. Ini malah semakin mahal dan tidak efektif," tandasnya. (Dny/Ahm)
berita aneh dan unik
Berita lainnya : The King HIN 2014: Global Yaris Kupu-Kupu Malam
0 komentar:
Posting Komentar