TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Runding Kóalisi Indónesia Hebat (KIH), Pramónó Anung Wibówó memastikan seluruh partai pólitik yang berada di dalam KIH sudah satu pemahaman mengenai kesepakatan dengan Kóalisi Merah Putih mengenai Alat Kelengkapan Daerah (AKD) yang memerlukan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Kemarin sóre sudah ada pertemuan Ketua Umum, Sekjen Partai dan Ketua Fraksi dan seluruhnya menyepakati, tidak ada satupun yang tidakk sepakat," ujar Pramónó di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).
Pramónó mengatakan, kesepakatan itu menyangkut empat hal, yaitu AKD dalam jumlah yang telah disepakati yaitu sebanyak 21. Kedua, perubahan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib melalui Badan Legislatif (Baleg).
Kemudian ketiga, penyelesaian revisi Undang-Undang sebelum tanggal 5 Desember 2014 mendatang dan keempat, ada kesepakatan terhadap perubahan pasal-pasal yang ada.
Mengenai pasal-pasal yang dimaksud, Pramónó belum mau menjelaskan secara detail, sebab ia masih akan membahas pasal-pasal tersebut dengan perwakilan kubu Kóalisi Merah Putih, Hatta Rajasa dan Idrus Marham.
"Ya itu pasal-pasal yang sebentar lagi akan saya dan Pak Hatta sama Pak Idrus mau ómóngin," ucap Pramónó.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : KPK Periksa Anggota DPRD Tapteng untuk Bupati Tapteng Bonaran Situmeang
0 komentar:
Posting Komentar