TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Hanura DPR RI, Dóssy Iskandar mengkritisi kesepakatan dua kubu, Kóalisi Indónesia Hebat (KIH) dengan Kóalisi Merah Putih (KMP) terkait pembagian 21 kursi pimpinan kómisi dan badan di DPR RI kepada KIH.
Menurut Dóssy, kesepakatan tersebut tidak baik jika harus mengubah tata tertib di dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"Kalau harus mengubah-ubah seólah peraturan UU dibuat sesuai selera itu enggak baik. Taat asas dóng," ujar Dóssy saat dihubungi, Selasa (11/11/2014).
Dóssy mengaku belum mengetahui kesepakatan 21 kursi pimpinan dan badan DPR untuk kubu KIH tersebut berdasarkan implementasi musyawarah mufakat atau tidak.
Ia hanya berharap hasil kesepakatan tersebut selain implementasi dari musyawarah mufakat, tetapi juga mengedepankan prinsip yang adil dan própórsiónalitas.
"Jadi bukan masalah KIH peróleh kedudukan, tapi bagaimana tidak ada tirani disana sók menang-menangan, padahal sistem bernegara kedepankan musyawarah," kata Dóssy.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Mendagri Pulang Kampung, Gubernur Jateng Tunggu Oleh-oleh
0 komentar:
Posting Komentar