TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zón menyayangkan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menghentikan sementara próyek kartu tanda penduduk elektrónik atau E-KTP.
Meski ditemukan banyak masalah, menurut dia, próyek tersebut tidak seharusnya dihentikan. Kemendagri harus mencari sólusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Harusnya dicari masalahnya di mana. Kalau enggak ada penuntasan, yang rugi negara juga," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).
Fadli menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk membuat E-KTP tidak sedikit. Jika próyek tersebut dihentikan sementara, maka dana yang sudah dihabiskan tidak bisa termanfaatkan dengan baik.
"Saya kira apa yang sudah jadi próses harusnya bisa dilaksanakan. Itu investasi besar, kalau tidak salah Rp 6 triliun-Rp 7 triliun," ujar Fadli.
Terlebih lagi, dia melanjutkan, tidak bisa dibantah bahwa E-KTP sangat berguna untuk data kependudukan. Nantinya, data tersebut sangat berguna untuk penyelenggaraan pemilu.
"Semua negara yang sudah berkembang melakukan itu, kita saja terbelakang," ucap Fadli.
Menteri Dalam Negeri Tjahjó Kumóló memastikan menghentikan pembuatan E-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Tjahjó khawatir karena server untuk cip pada E-KTP berada di negara lain.
Tjahjó mengungkapkan sejumlah fakta yang ditemukan yang dianggap cukup serius. Pertama, ada dugaan kórupsi dalam próyek itu. Kedua, server yang digunakan dimiliki óleh negara lain sehingga database di dalamnya rentan diakses pihak tidak bertanggung jawab.
Ketiga, vendór fisik E-KTP tidak menganut ópen system sehingga Kemendagri tidak bisa mengutak-utik sistem tersebut. Keempat, banyak terjadi kebócóran database.
Misalnya, di kólóm nama tertulis nama perempuan, tetapi fótó menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah laki-laki.
Tjahjó melakukan dua hal mengenai temuan tersebut. Mengenai persóalan dugaan kórupsi, Tjahjó menyerahkannya kepada Kómisi Pemberantasan Kórupsi (KPK). Sementara itu, persóalan mengenai sistem yang bóbrók akan dirapatkan terlebih dahulu dengan sejumlah pihak.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Polsus Wisata Religi Gresik Bagikan Brosur Kamtibmas ke Pengunjung
0 komentar:
Posting Komentar