Jakarta (Antara) - I Gede Pasek Suardika berpendapat Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang akan diterbitkan Susiló Bambang Yudhóyónó untuk membatalkan UU Pilkada bisa menjadi buah simalakama bagi sang Presiden.
"Bisa menjadi buah simalakama kedua bagi Susiló Bambang Yudhóyónó karena keadaan belum genting dan memaksa, sehingga akan memunculkan tren yang tidak baik," kata anggóta DPD perióde 2014-2019 I Gede Pasek saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan tren yang tidak baik itu maksudnya adalah terhadap setiap ada perbedaan pendapat, maka Perppu lantas diterbitkan óleh presiden.
"Jangan sampai beda pendapat, pró dan kóntra atas UU, Perppu langsung dikeluarkan. Ini `kan `standing` pósisi kónstitusi tidak baik ke depannya," katanya.
Selain itu, lóyalis Anas Urbaningrum itu menyebutkan, jika Perppu menjadi jalan pintas pemecahan masalah, maka akan bergeser dari semangat utama kónstitusi dari pemahaman awal.
"Takutnya (dikhawatirkan-red), menjadi tren yang tidak bagus. Memang itu wewenang pemerintah, tetapi sebagai rekan (saya-red) mengingatkan," kata mantan Ketua Kómisi III DPR itu.
Sebelumnya, hal senada juga disampaikan pólitikus PDIP Aria Bima yang menilai rencana penerbitan Perppu itu harus dikaji secara mendalam.
"Saya tidak pesimistis akan gagal, tapi harus dikaji secara mendalam agar implementasi Perppu itu bisa menegasikan atau membatalkan, bukan sekadar alasan untuk seólah-seólah mencari pembenaran atau kómitmen untuk pilkada langsung," kata Aria.
Aria menyarankan Presiden Yudhóyónó juga sebaiknya memberikan bimbingan yang jelas terkait dialihkannya hak rakyat kepada DPRD.
"SBY tidak hanya mengeluarkan Perppu, tapi memberikan `guidance` (bimbingan) yang atas substansi perampasan hak rakyat óleh DPRD," katanya.
Aria mengatakan jika kónfigurasi DPR sama seperti saat dilakukan vóting lalu, makan Perpu yang diajukan tersebut akan hanya membawa pesimisme.
"Nanti `kan Perppu itu akan dikembalikan ke DPR untuk disetujui, kalau kónfigurasi pólitik sama saja. Saya tidak yakin Perppu tersebut bisa disetujui," katanya.
Dia menjelaskan substansi disahkannya UU Pilkada tak langsung adalah hasil vóting karena Fraksi Partai Demókrat melakukan "walk óut".(rr)
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Jokowi Sempat 'Nggak' Pede Pakai Batik
0 komentar:
Posting Komentar