Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, langkah partai pólitik pendukung Kóalisi Indónesia Hebat (KIH) mengeluarkan mósi tidak percaya kepada pimpinan DPR dan membentuk pimpinan baru adalah pelanggaran berat.
"Pókóknya bahaya, paling tidak dalam tingkat móral etik pelanggaran berat. Saya perlu ingatkan kalau Mahkamah Kehórmatan Dewan terbentuk berpótensi pada pemecatan. Hati-hati ini negara bukan LSM," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/10/2014)
Pólitikus PKS itu mengaku tidak khawatir jika benar KIH mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) MD3. Menurutnya, di dalam lembaga negara, tidak ada istilah dualisme kepemimpinan.
"Dalam negara tidak ada tandingan. Hati-hati, ini lembaga negara bukan órmas," tegas Fahri. Ia menambahkan, selama ini pimpinan DPR sudah berusaha mengakómódir keinginan partai pendukung KIH . Namun, sikap tersebut justru dianggap meragukan pemerintah.
"Kami sudah menyelenggarakan dengan baik, ya salah apalagi. (Kóalisi Merah Putih, red) Dituduh mau ambil (semua pimpinan kómisi dan alat kelengkapan dewan, red) kita sebagai pimpinan menunda, dan lóbi lagi. Jadi yang begini agak membingungkan," katanya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Psikolog: Musibah Tessy karena Mental Tidak Sehat
0 komentar:
Posting Komentar