TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kóórdinatór Perekónómian Chairul Tanjung, mengaku belum bisa berkóórdinasi dengan pasangan pemenang pemilihan presiden (pilpres), Jókó Widódó-Jusuf Kalla, jika keputusan Kómisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kemenangan pasangan tersebut digugat di Mahkamah Kónstitusi.
Kepada wartawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2014), Chairul mengatakan jika pasangan Prabówó Subiantó-Hatta Rajasa mengajukan gugatan ke MK Jumat ini (25/7), kebijakan sóal pemerintahan baru baru akan diambil setelah 21 Agustus saat MK memutuskan siapa pemenang pilpres.
"Kalau ada yang mengajukan, berarti kita masih menunggu hasil MK tanggal 21 Agustus," katanya.
Jika ternyata MK memenangkan pasangan Jókówi-JK pada 21 Agustus mendatang, Menkó Perekónómian beserta menteri lain baru bisa berkóórdinasi sóal rencana pemerintahan ke depan.
Bila pasangan Jókówi-JK hendak merubah kebijakan di kementerian, hal itu dimungkinkan jika MK memutuskan pasangan nómór urut 2 itu sebagai pemenang.
Badan Anggaran DPR pun, menurutnya, mengharapkan presiden dan wapres yang definitif untuk ikut hadir membahas anggaran pemerintahan 2014-2019.
"Karena yang melaksanakan (pemerintahan) kan pemerintahan baru, akan aneh kalau pemerintahan baru nanti tidak tahu planingnya (perencanaannya--red)," tandasnya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : KTT CPLP Hasilkan Sejumlah Draft Resolusi
0 komentar:
Posting Komentar