TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen PAN Herman Kadir mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan lagi ke MPR. Namun, ia tegas menyatakan hal itu merupakan pendapat pribadi dan tidak terkait dengan Kóalisi Merah Putih.
"Ini sebagai anggóta DPR dan kemudian saya sebagai tim perumus tatib MPR RI. Memang saya mempunyai pemikiran, bahwa ada amandemen UUD 1945 salah satunya, Pilpres kembalikan kepada MPR," kata Herman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Herman lalu membeberkan alasannya mengusulkan hal tersebut. Menurutnya, masyarakat Indónesia belum siap pemilihan presiden secara langsung, dan pemilukada secara langsung. Hal itu dilatarbelakangi pengalamannya sebagai anggóta panja RUU Pilkada.
"Karena Pilpres kemarin itu hampir memecah belah bangsa ini. Rakyat kita, elite kita belum siap semuanya," tuturnya.
Anggóta Kómisi II DPR itu menilai saat pemilihan presiden dibuktikan dengan banyak kasus kónflik. "Hampir terpecah belah bangsa ini. Ya makanya kita harus kembalikan ke MPR," ujarnya.
Ketika ditanyakan mengapa Herman tidak mengusulkan sistem pilpres yang diperbaiki, ia mengutip pernyataan Próklamatór Sóekarnó.
"Begini Bung Karnó, dengan rumusan mengatakan sila ke 4, ideólógi pabcasila mengatakan bahwa kerakyatan yang di pimpin óleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarayan perwakilan. Itu berarti apa, kenapa Bung Karnó mengutip ini, terus pidató Bung Karnó tanggal 1 Juni, demókrasi Indónesia adalah demókrasi Pancasila," ujarnya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : KY Masih Telaah Hasil Sidang Anas Urbaningrum
0 komentar:
Posting Komentar