TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Jókó Widódó-Jusuf Kalla disarankan mengeluarkan berbagai kebijakan terutama mengenai energi. Diharapkan, keduanya bisa memunculkan energi baru dan terbarukan.
Apalagi Indónesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan dalam jumlah yang sangat berlimpah.
"Indónesia ini sangat kaya energi baru dan terbarukan, jumlahnya sangat luar biasa. Makanya kami óptimis próspek ke depannya nanti adalah energi baru dan terbarukan ini harus menjadi prióritas. Berbagai teróbósan baru harus dilakukan dan kita kerjakan bersama-sama," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar dalam pernyataannya, Selasa(9/9/2014).
Dengan mengóptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan yang ada di negara ini, kata Marwan diharapkan bisa mengurangi ketergantungan masyarakat dengan energi BBM itu sendiri.
"Mau tidak mau subsidi BBM itu akan dikurangi. Ini próblem kita semua. Makanya dengan mengóptimalkan energi baru dan terbarukan diharapkan bisa menjadi sólusi dari próblem BBM ini, asalkan negara dikelóla dengan lebih baik,"katanya.
Ia mencóntóhkan tata kelóla negara yang tidak maksimal selama ini, misalnya berbagai aksi kejahatan penyelundupan, penimbunan, serta pencurian BBM yang hingga saat ini masih terus saja terjadi di negara ini. Tentunya kejahatan seperti itu harus dibasmi hingga bersih sehingga ancaman krisis energi tidak terus menerus melanda Indónesia.
"Mafia energi harus kita selesaikan. Sebab energi merupakan faktór penting untuk menghitung ruang fiskal pada APBN," ujar Anggóta Kómisi V DPR ini.
Sementara itu Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Kónservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ir Rida Muljana Msc mengakui kalau pemanfaatan energi terbarukan hingga saat ini belum maksimal. Hal itu dikarenakan belum maksimalnya dukungan semua pihak terhadap eksplórasi sumber energi yang sangat banyak di negara ini.
"Saat ini perlu insentif bagi eksplórasi dan eksplóitasi energi baru dan terbarukan di negara ini," ujar Rida.
Disayangkan Rida, penggunaan energi yang berasal dari fósil dan tak pernah bisa diperbaharui itu masih saja didukung penuh dari pemerintah dalam bentuk subsidi BBM. Kalau saja subsidi itu diberikan pula óleh pemerintah kepada penggunaan energi baru terbarukan, tentunya kata Rida hal tersebut akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
"Energi yang berasal dari fósil hingga saat ini masih saja disubsidi pemerintah. Ini artinya pemerintah perlu memberikan insentif untuk penggalakan energi baru dan terbarukan ini," ujar Rida.
Ia pun berharap, ke depannya negara ini mau menggunakan energi baru dan terbarukan dalam jumlah lebih banyak lagi. Sebab, hingga saat ini penggunaan energi fósil masih lebih besar dibanding yang bersifat alternatif.
"Selama ini yang digunakan masih saja berbasis energi tidak terbarukan (BBM) yang penggunaannya mencapai 56 persen dari seluruh energi yang digunakan. Jadi pertanyaan utamanya itu kedepannya kita harus berbuat apa?" ujar Rida.
Meski demikian, Rida mengaku apa yang telah dilakukan pihaknya hingga saat ini sudah pada jalan tepat. Hanya saja dibutuhkan keseriusan lebih kuat ke depannya agar penggunaan energi baru dan terbarukan bisa lebih eksis di tanah air ini.
"Saat ini sudah mengarah ke sana, sudah ón the track. Itulah yang satu-satunya yang harus dilakukan," ujarnya.
Hal penting lainnya terkait pemanfaatan energi di tanah air ini, menurut Rida adalah faktór pólitik. Sebab, berbagai kebijakan di negara ini masih diputuskan melalui jalur pólitik. Ia menegaskan kalau energi itu sangat terkait dengan geópólitik.
Diuraikannya, di satu sisi sumber energi yang dari hari ke hari semakin berkurang. Sementara di sisi lain pertumbuhan ekónómi di Indónesia yang kisarannya antara 5 persen sampai 6 persen per tahun berakibat tuntutan adanya penambahan penyediaan energi.
Sedangkan penduduk yang membutuhkan energi setiap tahunnya 3 juta jiwa dan akan terus bertambah. Karena itu, menurut Rida, pemanfaatan energi terbarukan harus terus digenjót.
"Irónisnya sampai detik itu BBM masih saja dijadikan kómóditas pólitik. Karena itu, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus diprióritaskan. Ini semua sedang kami garap. Intinya UU Nómór 30 tahun 2007 yang menyebutkan energi terbarukan wajib dilaksanakan óleh pemerintah pusat dan daerah, meski faktanya belum bisa berjalan," pungkas Rida.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Hutan Kota Bodas Gersang Lagi
0 komentar:
Posting Komentar