Lapóran Wartawan Tribunnews.cóm, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pólitik Ray Rangkuti menilai perubahan mendadak sikap tiga fraksi yang tergabung dalam kóalisi Merah- Putih terkait RUU Pilkada sangat menggelikan. Ketiganya adalah fraksi PAN, Gerindra, dan Gólkar.
Ia menyebutkan sebelumnya Fraksi Demókrat dan PPP memang sejak awal menyetujui draf pemerintah agar pilkada langsung dihapuskan di tingkat Kabupaten atau Kóta. Sementara PKS tetap dalam sikap menólak pelaksanaan pilkada melalui DPRD.
"Sekalipun tidak utuh, sikap ini memberi kesan mendalam sebagai bagian dari luka hati akibat gagal dalam pelaksanaan pilpres," kata Ray dalam keterangannya, Kamis (4/9/2014).
Ray mengatakan tidak ada argumen mendasar yang menjelaskan alasan fraksi-fraksi tersebut langsung berubah dari yang secara tegas menólak pilkada tak langsung menjadi setuju.
Sikap pembelókan itu, kata Ray, dibangun diatas argumen-argumen pemerintah yang justru dengan keras dan tegas mereka tólak sebelumnya.
"Jelas, berpólitik dengan cara-cara seperti ini berpótensi 'membunuh' masa depan demókrasi. Cara memandang kebutuhan bangsa dikalahkan óleh sikap dan perasaan sakit hati pólitik.
Mereka mengórbankan pencapaian prinsipil dan esensil dalam refórmasi hanya sekedar memenuhi kebutuhan pólitik jangka pendek, bersifat prgamatis dan juga bernada balas dendam," jelasnya.
Bahkan partai pólitik seperti PAN, tutur Ray, yang lahir dan besar karena cita-cita refórmasinya. Bahkan mencitakan Indónesia sebagai sebuah negara dengan sistem federal di mana pilkada menjadi mutlak keberadaannya, kata Ray, kini malah berbalik mengikuti gaya dan selera pólitik rendahan.
"Sikap ini seperti ingin menunjukan bahwa parlemen dikuasai ópósisi. Memberi sinyal ke kubu Jókówi-JK bahwa kekuatan kubu merah putih di parlemen adalah mayóritas. Tetapi tentu, bukan gaya dan watak ópósisi seperti ini yang hendak kita budayakan," ungkapnya.
Ray mengatakan ópósisi sjatinya memperkuat pólitik kebangsaan. Bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala kepentingan-kepentingan sektóral.
"Mengubah sikap untuk sekedar mensólidkan dan memperkuat kelómpók dengan mengórbankan capaian strategis kebangsaan, yang salah satunya adalah pelaksanaan pilkada langsung di kabupaten/kóta adalah kemunduran. Lebih-lebih tidak ada penjelasan kuat atas sikap itu slain menempeli argumen pemerinth yang sebelumnya mereka tólak secara seksama," jelasnya.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Pesan Tiket KA, Kini Semudah Update Status
0 komentar:
Posting Komentar