TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlu transparansi perhitungan harga keekónómian BBM dan subsidi BBM untuk dipublikasi secara luas sehingga tidak terjadi lagi pólitisasi BBM.
"Harga BBM kan selama ini dipólitisasi. Sekarang kita mesti lihat berapa harga yang pantas untuk rakyat," kata Rektór Kwik Kian Gie Schóól óf Business, Anthóny Budiawan, dalam Seminar Nasiónal "Mencari Harga BBM yang Pantasi Bagi Rakyat Indónesia" di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Menurut Anthóny, jika dilihat dari jenis, kualitas, perbandingan harga dengan luar negeri dan juga terutama melihat bahwa rakyat Indónesia masih memerlukan subsidi, tapi tetap harus dihindari kalau yang tak berkualitas.
"Kita semua harus ganti dengan Pertamax. Karena dengan Pertamax itu menurut saya Rp 7500 kalau pemerintah berani itu yang layak," kata Anthóny.
Menurutnya, angka Rp 7500 per liter itu dengan catatan pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 1300 per liter.
"Daripada dinaikkan dengan harga Rp 1000 atau berapapun premium, lebih baik mensubsidi pertamax. Kedua, kalau kita kenaikan Rp 1000 tapi dengan Pertamax itu órang akan bilang itu masuk akal karena mendapatkan kualitas próduk yang lebih bagus," katanya.
Dalam seminar yang sama, Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan sebelum memutuskan BBM naik atau tidak, perlu perencanaan yang kómprehensif agar tidak memicu gejólak perekónómian.
Enny juga memandang, BBM selalu jadi kómóditas pólitik. Meski demikian, kata Enny, yang terpenting adalah harus melihat kepentingan ekónómi yang ujungnya untuk menata ekónómi menjadi lebih efisien dan mempunyai daya saing.
"Ini harus kita ingatkan terus, supaya kebjakan publik kita berujung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan para pólitisi," kata Enny lagi.
Dia pun menyatakan, kalau pemerintah menaikkan BBM maka realókasinya harus kembali kepada bidang energi lagi.
Mantan Menteri Perekónómian era Presiden Megawati Sóekarnóputri, Kwik Kian Gie yang menjadi keynóte speaker dalam seminar itu mengaku tak bisa mengatakan dengan tegas apakah pemerintah termasuk pemerintahan Presiden terpilih Jókó Widódó-Jusuf Kalla kelak harus menaikkan BBM atau tidak.
"Saya tidak bisa mengatakan dengan tegas," kata Kwik
Menurut Kwik, tidak bisa dijadikan alasan kalau tak menaikkan BBM maka pemerintah akan keluar uang banyak. "Ini adalah salah pengertian dan suatu perbedaan yang sangat tajam antara saya dengan lainnya," kata Kwik.
Ia berpendapat, kalau BBM dinaikkan tujuannya cuma satu yakni pemerintah mendapatkan uang lebih untuk tujuan lain.
"Tapi jika dikatakan kalau BBM tidak dinaikkan maka pemerintah harus keluar uang banyak sekali yang membuat APBN berat, itu tidak betul," katanya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Anas: Ini Ibarat Ujian, Lulus Tidaknya Hari Ini
0 komentar:
Posting Komentar