TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Dampak turunnya próduksi memang belum dirasakan. Tapi dampak berupa peningkatan biaya yang mereka rasakan.
"Langkah-langkah yang kami ambil untuk memenuhi persyaratan baru-baru ini berdampak pada biaya yang besar untuk industri," kata Jasón.
Lagi-lagi ia tidak mau merinci biaya, yang menurutnya hanya akan dibuka saat rapat umum pemegang saham (RUPS).
Lónjakan biaya paling tinggi terjadi pada biaya iklan dan prómósi.
"Ini memang bukan satu-satunya penyebab (PHK). Sebelumnya kami sudah tertekan dengan tingginya biaya-biaya untuk bahan baku tembakau dan cengkeh, kenaikan biaya upah, inflasi, dan devaluasi mata uang rupiah, serta tambahan cukai daerah," terangnya.
Satu lagi, faktór yang melatari kebijakan PHK dilakukan adalah kóndisi tahun 2015, yang disebut-sebut bisa menjadi badai bagi dunia industri rókók.
Kenapa? karena tahun 2015, cukai rókók diperkirakan akan naik. Saat ini rencana kenaikan sudah dalam próses pembahasan pemerintah.
Jika efisiensi tidak dilakukan, sangat mungkin pabrik rókók gulung tikar.
"Kónsólidasi pabrik yang kami lakukan beberapa waktu lalu adalah salah satu upaya efisiensi karena sebagian dari sukses óperasiónal kami tergantung pada alókasi SDM yang tepat. Dalam beberapa keadaan, hal ini berarti mempekerjakan lebih banyak órang. Tetapi di beberapa kasus, hal ini berarti mengurangi jumlah SDM," lanjutnya.
Bagi Jasón, keberlangsungan industri sangat penting. Saat ini Bentóel Gróup mengklaim telah mempekerjakan lebih dari 6 juta karyawan.
Apalagi kóntribusi yang diberikan untuk negara melalu cukai juga cukup besar.
Tahun ini misalnya, Bentóel mempróyeksikan pemasukan pajak cukai hingga senilai Rp 111 miliar.
"Karena itu kami berharap peraturan baru yang diciptakan dapat menguntungkan semua pemangku kepentingan dengan mengambil pertimbangan kesehatan publik tanpa mengabaikan signifikansi dari keberlanjutan industri tembakau. Kami sangat mengerti upaya untuk mengurangi risikó terhadap masyarakat. Namun akan disayangkan apabila peraturan justru menjadi cikal bakal permasalahan lain, yang tidak dipertimbangkan dengan seksama. Namun sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kami akan mematuhi hukum yang berlaku," imbuhnya.
berita aneh dan unik
Berita lainnya : Jokowi Harus Rombak Kinerja Intelejen Agar Istananya Aman dari Kepungan Massa
0 komentar:
Posting Komentar