Lapóran Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kurang tepat apabila rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dikarenakan biaya tinggi. Alasan tersebut lanjut pria yang karib disapa Ahók, hanya akal-akalan, agar anggóta legislatif dapat bertindak curang.
"Jika dibilang biaya sósialnya lebih tinggi, dipilih DPRD pun lebih ribet banyak yang kecewa, ini cuma alasan klasik agar DPRD bisa main," ujar Ahók di Balaikóta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/9/2014). Sehingga, lanjut Ahók, dirinya sejak dahulu menentang pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Karena apabila melalui DPRD, kepala daerah yang terpilih nanti tidak merepresentasikan keinginan rakyat.
"Makanya saya menantaang sejak dulu, kalau lewat DPRD mungkin saya sama Pak Jókówi nggak terpilih. Mungkin nggak di Belitung Timur yang fraksi Bulan Bintang 55 persen dan saya yang terpilih jadi bupati?" ujar Ahók.
Ahók mengatakan apabila dipilih DPRD, maka rakyat tidak akan mengenal pemimpin yang blusukan, karena, pemimpin nanti akan disibukan menjaga hubungan baik dengan DPRD.
"Jadi óang tidak akan pernah tahu presiden terpilih yang blusukan jika dipilih DPRD, makanya waktu refórmasi kita berbalik menggunakan pemilihan langsung, karena kita sudah tahu banyak mudaratnya dipilih DPRD, kenapa sekarang balik lagi," ujar Ahók.
apakah kamu tau bung
Berita lainnya : Peneliti: Anggaran Desa dalam APBN 2015 Jauh dari Amanat UU Desa
0 komentar:
Posting Komentar